Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

BUMDes di Bolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

Kompas.com - 20/05/2022, 11:46 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berjanji akan kembali bertemu dengan Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) Didiek Hartantyo untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi di Desa Bolali, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah (Jateng).

Adapun persoalan tersebut adalah mengenai keputusan PT KAI meminta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bolali Maju untuk membayar Rp 30 juta per tahun.

Permintaan itu diajukan PT KAI karena crossing kabel fiber optik yang dipakai masyarakat Desa Bolali melintasi properti perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. PT KAI pun meminta pembayaran untuk dua tahun sekaligus sebagai termin pertama.

“Saya berharap agar setiap kepala desa (kades) atau setingkat untuk tidak segan melaporkan jika mengalami persoalan seperti yang terjadi di Desa Bolali,” ucap pria yang akrab disapa Gus Halim itu dalam siaran persnya, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: Telkom Minta Mitratel Percepat Pengembangan Bisnis Fiber Optic

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat melihat langsung lokasi dan posisi fiber optic milik BUMDes Bolali Maju yang dipotong PT KAI Desa Bolali, Wonosari, Klaten, Jateng, Kamis (19/5/2022).

Setelah melihat langsung lokasi dan posisi fiber optic milik BUMDes yang dipotong PT KAI, Gus Halim mengaku heran.

Pasalnya, ia menemukan bahwa ternyata ada kabel PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) melintasi properti PT KAI selain fiber optic milik BUMDes.

Akan tetapi, kata dia, kenapa hal yang dipersoalkan hanya fiber optic BUMDes yang sebenarnya melintasi saluran air.

Baca juga: Surge Targetkan Jaringan Fiber Optic Ruas Jakarta–Bandung Rampung Tahun Ini

"Tapi setelah melihat langsung, saya kira ini sangat naif juga jika harus bayar Rp 30 juta. Sebab, kabel ini lewat saluran air yang sudah ada dan juga dilalui kabel PLN yang tidak berbayar. Terus kenapa harus berbayar untuk kabel optik?" imbuh Gus Halim.

Pada saat bersamaan, ia juga menerima keluhan dari pihak Desa Bolali terkait adanya surat penolakan penurunan sewa dari PT KAI yang ditembuskan langsung ke pihak kejaksaan dan tidak harus melalui bupati terlebih dahulu.

Sebab, lanjut dia, adanya surat penolakan tersebut semakin menambah kekhawatiran warga desa.

"Ini harus dipertanyakan, apa maksudnya. Seharusnya tidak seperti itu dan ini juga akan kami sampaikan ke Dirut PT KAI," kata Gus Halim.

Baca juga: BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Selain pembebanan biaya Rp 30 juta, ia mengaku sangat menyayangkan pemotongan kabel fiber optik oleh PT KAI.

Pasalnya, pemotongan kabel fiber optic dilakukan pada saat anak-anak desa membutuhkan jaringan internet untuk ujian sekolah.

Di samping itu, menurut Gus Halim, pengembangan digitalisasi desa juga sangat berguna dan bermanfaat untuk memajukan perekonomian desa.

“Ini tentu berdampak pada anak-anak kita yang sedang ujian. Pembebanan Rp 30 juta kepada BUMDes itu juga cukup saya sayangkan karena usaha yang sedang digarap oleh mereka merupakan salah satu pilar ekonomi di desa,” ujarnya.

Baca juga: Kembangkan Wisata Bambu, BUMDes Desa Sanankerto Malang Raih Penghargaan Tingkat ASEAN

Gus Halim meyakini, usaha BUMDes akan memberi dampak sangat luas dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta digitalisasi desa.

Ia menyebutkan bahwa pemasangan fiber optic untuk kebutuhan internet Desa Bolali merupakan salah satu usaha rintisan yang harus dikawal.

“Sebab ini juga perjuangan warga desa untuk berkembang. Jangan sampai kita tidak membela rintisan usaha dari BUMDes saat ada masalah,” ujar Gus Halim.

Oleh karena itu, ia menyatakan akan berupaya menjembatani sinergisitas antara PT KAI dengan desa-desa yang dilewati rel kereta.

Baca juga: Harus Bayar Rp 2,8 Miliar karena Bongkar Rumah Warga, PT KAI Ajukan Banding

Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan agar desa-desa lainnya tidak mengalami peristiwa yang sama. Pasalnya, jalur kereta api jalur Jakarta-Surabaya melewati banyak desa.

"Contoh sinergitas yaitu KAI berikan ruang bagi BUMDes yang dilewati jalur kereta api untuk menjual produk di stasiun. Ini malah jadi bagus sekali sebagai penguatan BUMDes yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi)," kata Gus Halim.

Presiden Jokowi, lanjut dia, menekankan agar pemulihan ekonomi di level desa perlu dilakukan percepatan lewat BUMDes.

Sebelumnya berdasar laporan dari desa, Gus Halim didampingi beberapa pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) telah melakukan pertemuan dengan Dirut PT KAI Didiek Hartantyo di Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Baca juga: Warga Rawa Geni Minta Pelintasan Sebidang Dibuka Kembali, PT KAI: Penutupan Sudah Sesuai Undang-Undang

Dari laporan itu, pihak BUMDes Bolali Maju pun sudah mengajukan dispensasi biaya crossing kabel fiber optik kepada PT KAI agar program penyediaan internet murah bagi warganya tidak terhambat.

Sebagai informasi, penyediaan internet murah tersebut merupakan salah satu program yang dijalankan BUMDes Bolali Maju untuk membantu masyarakat desa.

Utamanya dalam hal memperoleh informasi pendidikan dan rintisan usaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis online.

Sebagai informasi, dalam kunjungan itu juga dihadiri Nyai Lilik Umi Nashriyah, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) Aisyah Gamawati, dan Kepala Badan Pengembangan Institut (BPI) Ivanovich Agusta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com