Kompas.com - 20/05/2022, 11:46 WIB

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berjanji akan kembali bertemu dengan Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) Didiek Hartantyo untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi di Desa Bolali, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah (Jateng).

Adapun persoalan tersebut adalah mengenai keputusan PT KAI meminta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bolali Maju untuk membayar Rp 30 juta per tahun.

Permintaan itu diajukan PT KAI karena crossing kabel fiber optik yang dipakai masyarakat Desa Bolali melintasi properti perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. PT KAI pun meminta pembayaran untuk dua tahun sekaligus sebagai termin pertama.

“Saya berharap agar setiap kepala desa (kades) atau setingkat untuk tidak segan melaporkan jika mengalami persoalan seperti yang terjadi di Desa Bolali,” ucap pria yang akrab disapa Gus Halim itu dalam siaran persnya, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: Telkom Minta Mitratel Percepat Pengembangan Bisnis Fiber Optic

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat melihat langsung lokasi dan posisi fiber optic milik BUMDes Bolali Maju yang dipotong PT KAI Desa Bolali, Wonosari, Klaten, Jateng, Kamis (19/5/2022).

Setelah melihat langsung lokasi dan posisi fiber optic milik BUMDes yang dipotong PT KAI, Gus Halim mengaku heran.

Pasalnya, ia menemukan bahwa ternyata ada kabel PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) melintasi properti PT KAI selain fiber optic milik BUMDes.

Akan tetapi, kata dia, kenapa hal yang dipersoalkan hanya fiber optic BUMDes yang sebenarnya melintasi saluran air.

Baca juga: Surge Targetkan Jaringan Fiber Optic Ruas Jakarta–Bandung Rampung Tahun Ini

"Tapi setelah melihat langsung, saya kira ini sangat naif juga jika harus bayar Rp 30 juta. Sebab, kabel ini lewat saluran air yang sudah ada dan juga dilalui kabel PLN yang tidak berbayar. Terus kenapa harus berbayar untuk kabel optik?" imbuh Gus Halim.

Pada saat bersamaan, ia juga menerima keluhan dari pihak Desa Bolali terkait adanya surat penolakan penurunan sewa dari PT KAI yang ditembuskan langsung ke pihak kejaksaan dan tidak harus melalui bupati terlebih dahulu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

Nasional
DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

Nasional
Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Nasional
Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Nasional
Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Nasional
Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Bicara 'Track Record' Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Bicara "Track Record" Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Nasional
Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Nasional
UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

Nasional
Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Nasional
Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Nasional
PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

Nasional
Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Nasional
Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.