KILAS

BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Gus Halim: Pembangunan Desa Kini Ada Indikatornya, Tidak Bisa Dilakukan Segelintir Elite Desa

Kompas.com - 20/05/2022, 09:23 WIB

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa DTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, kejelasan arah pembangunan desa merupakan hal krusial untuk benar-benar menyejahterakan desa-desa di Indonesia.

Dengan kejelasan arah pembangunan desa, pemangku kepentingan di level pusat, daerah, hingga pemerintah desa tidak lagi meraba-raba apa yang harus dilakukan untuk menyejahterakan warga desa.

“Di masa lalu, pembangunan desa hanya menjadi domain segelintir elite desa dengan indikator yang hanya ditentukan oleh mereka,” ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam Ministerial Lecture dalam mendukung Presidensi G20 Indonesia : Recover Together, Recover Stronger bertajuk “Pembangunan Desa Berkelanjutan dan Kebangkitan Transmigrasi Modern untuk Kemajuan Bangsa” di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (19/5/2022).

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu menjelaskan, kejelasan arah pembangunan desa kini terangkum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dan didukung basis data mumpuni.

Baca juga: BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Hal tersebut pun bakal menjadi kunci percepatan capaian kesejahteraan warga desa.

“Dengan adanya SDGs Desa, pembangunan yang hanya dilakukan segelintir elite desa tidak bisa lagi dilakukan karena ada kejelasan indikator yang harus dicapai sesuai dengan keunggulan lokal desa,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Gus Halim menjelaskan, SDGs Desa merupakan pelokalan SDGs yang disusun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kemudian didasarkan pada konteks budaya 74.961 desa di Indonesia.

“SDGs Desa menjadi arah baru pembangunan desa yang memastikan kejelasan indikator untuk mengukur kemajuan desa,” ungkapnya.

Dia juga menegaskan, tidak hanya memastikan indikator capaian kemajuan desa, pembangunan desa dewasa ini harus berdasarkan pada basis data yang jelas.

Dalam 2,5 tahun terakhir, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDTT) terus melakukan konsolidasi data desa.

Baca juga: Gus Halim Ajak Jajarannya Miliki Rasa Bangga Wujudkan Cita-cita Kemendesa PDTT

Sebanyak 1.547.684 relawan diterjunkan untuk memastikan kondisi warga desa by name by address individu atau keluarga.

“Selain dari relawan, data ini juga dikumpulkan dari informasi warga desa. Dengan demikian data yang terkumpul benar-benar valid mencerminkan situasi objektif desa sehingga rencana pembangunan bisa disusun dengan target dan tujuan yang jelas,” katanya.

Dengan adanya SDGs Desa dan data valid, lanjut Gus Halim, para kepala dan sekretaris desa akan mampu merumuskan profil desa sekaligus membaca hasil 222 sasaran SDGs Desa.

Kemampuan tersebut akan sangat berguna dalam membuat rekomendasi program pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing desa.

“Dengan demikian, pembangunan desa akan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing individu dan keluarga di masing-masing desa,” katanya.

Gus Halim menambahkan, SDGs Desa berkontribusi sebesar 84 persen terhadap Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan.

Baca juga: Gus Halim: Kehidupan di Desa Jauh Lebih Nyaman, Aman, dan Sejahtera

Laporan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan, sebesar 91 persen wilayah desa dan 11 Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan berkaitan erat dengan kewilayahan desa.

"Aksi tercapainya 12 tujuan SDGs Desa berkontribusi pada 91 persen pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.

Laporan Kemendagri juga mengungkapkan, dari aspek kewargaan sebanyak 71 persen penduduk Indonesia berada di desa.

Data hasil SDGs Desa pun menjadi rujukan dan milik desa yang memuat data detail soal warga desa berbasis RT.

Data tersebut dikumpulkan 1.547.684 relawan menggunakan Dana Desa sebesar Rp 1.572.553.390.689.

Secara akumulatif, SDGs Desa level nasional mencapai 45,86 dengan capaian tujuan tertinggi sebanyak 97,96.

Turut hadir dalam kuliah umum ini Nyai Lilik Umi Nashriyah, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Aisyah Gamawati, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa PEID Harlina Sulistyorini, dan Kepala i Kepala Badan Pengembangan Informasi (BPI) Ivanovich Agusta.

Baca juga: Kemendesa PDTT Siapkan Instrumen untuk Hitung Tingkat Perputaran Uang di Desa

Hadir pula Rektor UGM Panut Mulyono, Ketua Dewan Guru Besar Muhammad Maksum, Dekan Fakultas Geografi Danang Sri Hadmoko, dekan di lingkungan UGM, serta mahasiswa.


Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Nasional dan Internasional di Bulan Juli

Hari Nasional dan Internasional di Bulan Juli

Nasional
Jokowi Sampaikan Undangan KTT G20 kepada Zelensky

Jokowi Sampaikan Undangan KTT G20 kepada Zelensky

Nasional
Berterima Kasih, Zelensky Singgung Jokowi Pemimpin Pertama Asia Kunjungi Ukraina

Berterima Kasih, Zelensky Singgung Jokowi Pemimpin Pertama Asia Kunjungi Ukraina

Nasional
Kepada Zelensky, Jokowi Tawarkan Diri Jadi Pembawa Pesan untuk Putin

Kepada Zelensky, Jokowi Tawarkan Diri Jadi Pembawa Pesan untuk Putin

Nasional
BERITA FOTO: Momen Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Zelensky di Kyiv Ukraina

BERITA FOTO: Momen Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Zelensky di Kyiv Ukraina

Nasional
Siap Kaji Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis, Ini penjelasan MUI

Siap Kaji Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis, Ini penjelasan MUI

Nasional
Polri Diharapkan Pecat Brotoseno lewat PK Putusan Sidang Etik

Polri Diharapkan Pecat Brotoseno lewat PK Putusan Sidang Etik

Nasional
Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

Nasional
KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...

KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...

Nasional
PBNU Tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022

PBNU Tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022

Nasional
MUI Tekankan Beda Waktu Idul Adha Pemerintah dan Muhammadiyah Hal Biasa

MUI Tekankan Beda Waktu Idul Adha Pemerintah dan Muhammadiyah Hal Biasa

Nasional
MUI Akan Tindak Lanjuti Permintaan Ma'ruf Amin soal Fatwa Ganja Medis

MUI Akan Tindak Lanjuti Permintaan Ma'ruf Amin soal Fatwa Ganja Medis

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha Minggu 10 Juli, Beda dengan Muhammadiyah Sabtu 9 Juli

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Minggu 10 Juli, Beda dengan Muhammadiyah Sabtu 9 Juli

Nasional
Komisi III Pilih 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor, Ini Nama-namanya

Komisi III Pilih 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor, Ini Nama-namanya

Nasional
Menlu RI dan Ukraina Bahas Persiapan Final Beberapa Jam Sebelum Jokowi Bertemu Zelensky

Menlu RI dan Ukraina Bahas Persiapan Final Beberapa Jam Sebelum Jokowi Bertemu Zelensky

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.