Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-parpol

Kompas.com - 19/05/2022, 15:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbuka untuk mengusung calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) dari kalangan non-partai politik.

Wakil Ketua Umum PPP Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu berbeda dengan partai lain yang sudah mematok capres atau cawapresnya sehingga menutup kemungkinan mengusung capres/cawapres dari luar partai.

"Masih terbuka untuk dibicarakan bersama dalam memilih figur capres/cawapres yang tepat, memiliki elektabilitas tinggi dan yang pasti diterima oleh masyarakat. Baik itu dari kalangan kader partai maupun non-partai," kata Zainut dalam siaran pers, Kamis (19/5/2022).

Zainut menuturkan, Koalisi Indonesia Bersatu merupakan koalisi berbasis kesetaraan yang memungkinkan semua pihak terlibat dan menjadi penentu dalam memutuskan arah dan kebijakan strategis bersama, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif.

Baca juga: Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Menurut Zainut, hal itu merupakan modal dasar untuk membangun sebuah koalisi yang kokoh, rasional, dan bermartabat.

"Bukan koalisi transaksional pragmatis yang hanya untuk kepentingan jangka pendek," ujar dia.

Ia menambahkan, terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu berangkat dari gagasan, visi, dan misi yang sama antara ketiga partai untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

"Koalisi Indonesia Bersatu ingin membangun tradisi demokrasi yang sehat dan bermartabat, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, memajukan harkat martabat kemanusiaan, memperkuat persatuan, mengedepankan musyawarah dan mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan," kata Zainut.

Diketahui, Koalisi Indonesia Bersatu sudah mengamankan tiket pencalonan presiden karena total perolehan suara ketiga partai telah melewati ambang batas pencalonan presiden.

Baca juga: Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pada Pemilihan Legislatif sebelumnnya.

Adapun jumlah kumulatif perolehan kursi Golkar, PAN, dan PPP di parlemen adalah 26,82 persen. Sementara, berdasarkan suara nasional, koalisi ini mendapatkan 23,93 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com