Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

Kompas.com - 19/05/2022, 14:10 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus penganiayaan Irjen Pol Napoleon Bonaparte mengklaim telah mengumumkan pada tahanan lain di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri bahwa perkaranya dengan M Kece sudah selesai.

Napoleon menuturkan, pengumuman itu disampaikannya dua hari pasca penganiayaan yakni 29 Agustus 2021, melalui toa atau pengeras suara.

“Setelah bapak sendirian, bapak keluar (ruang tahanan) dan mendengar saya memberi pengumuman, berbicara dengan microphone menerangkan ini Kece, tersangka kasus penista agama?,” tanya Napoleon pada Kece dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (19/5/2022).

“Itu sudah tiga hari (setelah kejadian) Pak,” jawab Kece.

Baca juga: Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Lalu Napoleon mengatakan bahwa pengumumannya melalui microphone itu untuk meredam tahanan lain agar tak melakukan penganiayaan pada Kece.

“Itu kejadian 29 Agustus setelah Isha. Saya kumpulkan tahanan lain, saya jelaskan, ini masalah sudah selesai,” tutur dia.

Adapun perkara bermula ketika Kece ditetapkan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka kasus dugaan penondaan agama.

Ia kemudian di tahan di Rutan Bareskrim Polri pada 26 Agustus 2021.

Lalu Napoleon yang juga berstatus sebagai tahanan disebut jaksa menemui Kece di ruang tahanannya bernomor 11.

Baca juga: Ketika Napoleon Bonaparte Tunjukan Tangannya Terborgol Usai Jalani Sidang...

Napoleon bersama empat tahanan lain yaitu Harmeniko alias Choky, Himawan Prasetyo, Dedy Wahyudi dan Djafar Hamzah lantas melakukan penganiayaan pada Kece.

Dalam berbagai persidangan, Napoleon selalu beralasan tindakannya itu dilakukan untuk meredam kemarahan tahanan lain.

Jaksa mendakwa Napoleon dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-1, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan dakwaan subsider Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Ia terancam mendapatkan hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPOM: Uji Keamanan Kratom dalam Tahap 'In Vivo' pada Hewan

BPOM: Uji Keamanan Kratom dalam Tahap "In Vivo" pada Hewan

Nasional
Pengadilan Tinggi Kuatkan Hukuman Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Pengadilan Tinggi Kuatkan Hukuman Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Lewat 'Anda Sips', Antam Ajak Anak Sekolah Kumpulkan Botol Plastik dan Tanam Pohon

Lewat "Anda Sips", Antam Ajak Anak Sekolah Kumpulkan Botol Plastik dan Tanam Pohon

Nasional
Buntut Surat Desakan Muktamar Bocor, Dewan Majelis PPP Gelar Pertemuan

Buntut Surat Desakan Muktamar Bocor, Dewan Majelis PPP Gelar Pertemuan

Nasional
Indonesia dan Polandia Finalisasi Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara

Indonesia dan Polandia Finalisasi Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara

Nasional
Khawatir Ada Suap, Pengacara Pegi Setiawan Minta MA Awasi Praperadilan

Khawatir Ada Suap, Pengacara Pegi Setiawan Minta MA Awasi Praperadilan

Nasional
Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Nasional
Litbang 'Kompas': Banyak Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah Penerima Bansos Puas dengan Kinerja Jokowi

Litbang "Kompas": Banyak Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah Penerima Bansos Puas dengan Kinerja Jokowi

Nasional
Golkar Prioritaskan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi Maju Pilkada Jateng 2024

Golkar Prioritaskan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi Maju Pilkada Jateng 2024

Nasional
Golkar: Ridwan Kamil Bersedia Maju di Pilkada Jakarta karena Berasumsi Anies Tak Ikut Lagi

Golkar: Ridwan Kamil Bersedia Maju di Pilkada Jakarta karena Berasumsi Anies Tak Ikut Lagi

Nasional
'Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi'

"Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi"

Nasional
Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Nasional
Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Nasional
Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Nasional
Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com