Kompas.com - 19/05/2022, 13:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menyatakan, Komisi II DPR akan menggelar rapat kerja untuk mengambil keputusan mengenai tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Senin (23/5/2022) pekan depan.

Guspardi mengatakan, rapat kerja tersebut juga akan menindaklanjuti kesepahaman antara Komisi II DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu yang dihasilkan dalam rapat konsinyering, 13 Mei 2022 lalu.

"Hasil kesepakatakan dalam konsiyering akan segera kita bicarakan untuk selanjutnya diambil keputusan dalam rapat kerja antara Komisi II, pemerintah dan penyelenggara pemilu yang sudah diagendakan pada pekan datang yaitu hari Senin 23 Mei 2022," kata Guspardi dalam keterangan tertulis, Kamis (19/5/2022).

Baca juga: PKPU Tahapan Pemilu 2024 Belum Diundangkan, Terganjal Masa Kampanye

Guspardi menuturkan, setidaknya ada empat isu krusial yang telah disepakati dalam rapat tanggal 13 Mei itu.

Pertama, anggaran Pemilu telah dirasionalisasi menjadi Rp 76 triliun dari angka yang diajukan KPU sebesar Rp 86 triliun.

Kedua, disepakati pula bahwa durasi kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari setelah pemerintah mengusulkan 90 hari, KPU meminta 120 hari, dan DPR meminta 75 hari.

"Dengan catatan hal-hal yang berkaitan dengan logistik pemilu perlu difasilitasi pemerintah dengan menyiapkan regulasi pendukung dengan mengeluarkan keppres oleh presiden guna mendukung pengadaan logistik Pemilu 2024," kata Guspardi.

Ia melanjutkan, isu krusial ketiga adalah terkait sengketa pemilu di mana Bawaslu menyanggupi waktu penyelesaian sengketa dipersingkat.

Baca juga: Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Guspardi mengatakan, DPR bersama pemerintah akan melakukan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk membahas bagaimana mempersingkat waktu sengketa di lembaga tersebut.

"Kalau kedua hal tersebut mendapatkan respon positif maka masa kampanye akan ditetapkan selama 75 hari," ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.

Adapun isu keempat adalah kesepakatan bahwa Pemilu 2024 belum menggunakan teknologi pemungutan suara elektronik (e-voting) karena infrastruktur masih belum merata diseluruh wilayah Indonesia.

"Jadi sistem pemungutan suara masih menggunakan cara yang digunakan saat pemilu periode sebelumnya pada 2019," kata Guspardi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Nasional dan Internasional di Bulan Juli

Hari Nasional dan Internasional di Bulan Juli

Nasional
Jokowi Sampaikan Undangan KTT G20 kepada Zelensky

Jokowi Sampaikan Undangan KTT G20 kepada Zelensky

Nasional
Berterima Kasih, Zelensky Singgung Jokowi Pemimpin Pertama Asia Kunjungi Ukraina

Berterima Kasih, Zelensky Singgung Jokowi Pemimpin Pertama Asia Kunjungi Ukraina

Nasional
Kepada Zelensky, Jokowi Tawarkan Diri Jadi Pembawa Pesan untuk Putin

Kepada Zelensky, Jokowi Tawarkan Diri Jadi Pembawa Pesan untuk Putin

Nasional
BERITA FOTO: Momen Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Zelensky di Kyiv Ukraina

BERITA FOTO: Momen Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Zelensky di Kyiv Ukraina

Nasional
Siap Kaji Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis, Ini penjelasan MUI

Siap Kaji Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis, Ini penjelasan MUI

Nasional
Polri Diharapkan Pecat Brotoseno lewat PK Putusan Sidang Etik

Polri Diharapkan Pecat Brotoseno lewat PK Putusan Sidang Etik

Nasional
Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

Nasional
KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...

KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...

Nasional
PBNU Tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022

PBNU Tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022

Nasional
MUI Tekankan Beda Waktu Idul Adha Pemerintah dan Muhammadiyah Hal Biasa

MUI Tekankan Beda Waktu Idul Adha Pemerintah dan Muhammadiyah Hal Biasa

Nasional
MUI Akan Tindak Lanjuti Permintaan Ma'ruf Amin soal Fatwa Ganja Medis

MUI Akan Tindak Lanjuti Permintaan Ma'ruf Amin soal Fatwa Ganja Medis

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha Minggu 10 Juli, Beda dengan Muhammadiyah Sabtu 9 Juli

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Minggu 10 Juli, Beda dengan Muhammadiyah Sabtu 9 Juli

Nasional
Komisi III Pilih 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor, Ini Nama-namanya

Komisi III Pilih 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor, Ini Nama-namanya

Nasional
Menlu RI dan Ukraina Bahas Persiapan Final Beberapa Jam Sebelum Jokowi Bertemu Zelensky

Menlu RI dan Ukraina Bahas Persiapan Final Beberapa Jam Sebelum Jokowi Bertemu Zelensky

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.