Kompas.com - 19/05/2022, 01:30 WIB

KOMPAS.com - Sebagai negara bahari yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, salah satu ancaman yang dihadapi Indonesia adalah pencurian ikan atau illegal fishing.

Secara definisi, penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Definisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing).

Bukan hanya oleh nelayan lokal, aksi illegal fishing juga dilakukan kapal-kapal asing. Akibatnya, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit.

Aksi ilegal ini pun mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, serta mengganggu iklim industri dan usaha perikanan nasional.

Tak hanya kerugian ekonomi, illegal fishing juga dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

Baca juga: KKP Bangun 2 Kapal Pengawas Perikanan Anti Illegal Fishing, Beroperasi Tahun 2023

Penanganan illegal fishing

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi pencurian hasil kekayaan laut adalah menenggelamkan kapal yang tertangkap mencuri ikan.

Penenggelaman kapal ini merupakan bentuk tindakan khusus yang dapat dilakukan petugas berwenang sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam pasal tersebut, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Penyidik atau pengawas perikanan pun dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Kompas.com
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung 'Equlity Before The Law'

Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung "Equlity Before The Law"

Nasional
Sindir Mahfud, Ketua Komisi III: Dia Menteri Koordinator Bukan Komentator

Sindir Mahfud, Ketua Komisi III: Dia Menteri Koordinator Bukan Komentator

Nasional
Mahfud Sebut DPR Diam dalam Kasus Brigadir J, Pimpinan Komisi III: Kita Lagi Reses

Mahfud Sebut DPR Diam dalam Kasus Brigadir J, Pimpinan Komisi III: Kita Lagi Reses

Nasional
Bareskrim Tetapkan Rionald Anggara Soerjanto Tersangka Kasus Penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

Bareskrim Tetapkan Rionald Anggara Soerjanto Tersangka Kasus Penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

Nasional
KPK Belum Bisa Publikasikan Harta Kekayaan Ferdy Sambo, Ini Alasannya

KPK Belum Bisa Publikasikan Harta Kekayaan Ferdy Sambo, Ini Alasannya

Nasional
Dukcapil Minta Panti Sosial Aktif Lapor Jika Ada Penghuni Belum Rekam E-KTP

Dukcapil Minta Panti Sosial Aktif Lapor Jika Ada Penghuni Belum Rekam E-KTP

Nasional
Kejagung Periksa 2 Pegawai BUMN Sebagai Saksi Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma

Kejagung Periksa 2 Pegawai BUMN Sebagai Saksi Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma

Nasional
Tak Ingin Masalah 2019 Terulang, Moeldoko: Pemilu 2024 Penting jadi Perhatian Semua Pihak

Tak Ingin Masalah 2019 Terulang, Moeldoko: Pemilu 2024 Penting jadi Perhatian Semua Pihak

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,61 Persen, Ketiga 24,71 Persen

UPDATE 9 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,61 Persen, Ketiga 24,71 Persen

Nasional
Komisi III Bakal Panggil Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir J

Komisi III Bakal Panggil Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Pemerintah Segera Bentuk Gugus Tugas Pemilu, Ini Tugasnya

Pemerintah Segera Bentuk Gugus Tugas Pemilu, Ini Tugasnya

Nasional
Tegaskan Otopsi Pertama Brigadir J Sesuai Kode Etik-SOP, Polri: Tak Ada Rekayasa

Tegaskan Otopsi Pertama Brigadir J Sesuai Kode Etik-SOP, Polri: Tak Ada Rekayasa

Nasional
Motif Pembunuhan Brigadir J Tak Diungkap, Pembuktian di Sidang Tetap Bisa Dilakukan

Motif Pembunuhan Brigadir J Tak Diungkap, Pembuktian di Sidang Tetap Bisa Dilakukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.