Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya

• Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum,
• Sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk menegakkan hukum,
• Sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penegakan hukum,
• Budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Keempat hal ini harus berjalan beriringan sehingga hukum dapat berjalan benar dan maksimal.

Upaya pengawasan

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengawasi illegal fishing adalah melalui vessel monitoring system (VMS). Penggunaaan VMS merupakan kesepakatan internasional bagi negara-negara yang mengelola perikanan laut.

VMS merupakan bagian dari sistem pengawasan kapal berbasis satelit. Manfaat VMS dalam pengawasan kapalperikanan, di antaranya, yaitu:

• Memonitor gerak kapal, seperti posisi, kecepatan, serta jalur lintasan (tracking) kapal;
• Hasil tracking VMS dapat dijadikan bahan analisis untuk mengetahui penyalahgunaan alat tangkap, pelanggaran wilayah tangkap, praktik alih muat atau transshipment ilegal, dan ketaatan melapor di pelabuhan;
• Dapat diintegrasikan dengan sistem radar satelit atau alat deteksi lain untuk mengidentifikasi kapal ilegal yang tidak memiliki transmitter.

Upaya pengawasan lain dilakukan dengan memperkuat penjagaan di perairan yang berbatasan langsung dengan negara lain, seperti perairan Natuna Utara.

Pengawasan secara langsung dilakuakn menggunakan kapal-kapal patroli milik Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Polisi Air, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Selain menangkap nelayan asing yang melakukan pencurian di wilayah perairan Indonesia, kapal patroli juga berfungsi untuk melindungi kapal nelayan Indonesia yang sedang beroperasi di wilayah perbatasan.

Referensi:

Mahmudah, Nunung. 2015. Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.