Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mampu mengusung calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Alhamdulillah dengan kerja sama yang berbasis kesetaraan, maka Partai Golkar, PAN, dan PPP sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan calon di dalam pilpres," kata Airlangga dalam acara silaturahmi dengan pengurus Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Baca juga: Silaturahmi ke PAN, Golkar, dan Nasdem, Ridwan Kamil Blak-blakan Minta Didukung

Airlangga pun mengeklaim koalisi tiga partai tersebut memiliki modal untuk melanjutkan pembangunan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo selepas 2024 kelak.

Sebab, menurut Airlangga, Golkar, PAN, dan PPP merupakan partai yang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan parlemen serta telah menghadapi krisis 1998, 2008, serta pandemi Covid-19.

"Tentu tujuan kita untuk menjadikan Indonesia makmur, kaya, sejahtera dan lolos dari middle income trap, tentunya hanya bisa didorong oleh para ahli dan juga partai-partai yang berpengalaman," kata Airlangga.

"Dan jangan lupa, Partai Golkar adalah partai tertua dalam kontestasi politik dan dengan koalisi ini alhamdulillah kita bisa mempunyai kursi yang diwakili oleh 24 persen," ujar Airlangga.

Kendati sudah memegang tiket pencalonan presiden, Airlangga menyebutkan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu belum membicarakan soal sosok calon presiden yang akan diusung.

Baca juga: Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

"Itu jilid berikutnya, kita baru jilid satu," kata dia.

Diketahui, jumlah kumulatif perolehan kursi Golkar, PAN, dan PPP di parlemen adalah 26,82 persen. Sementara, berdasarkan suara nasional, koalisi ini mendapatkan 23,93 persen.

Angka tersebut memenuhi ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yakni minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pada Pemilihan Legislatif sebelumnnya.