Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi menilai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejalan dengan partainya.

Ia berharap, program pendidikan antikorupsi yang diberikan KPK bakal bermanfaat bagi partai-partai untuk menghadapi pemilihan umum (pemilu) 2024 yang akan datang.

"Cocoklah (dengan PKS) kita kan sejalan. Kita berharap apa yang disampaikan oleh KPK semoga partai-partai ini akan menjadi positif dan bekerja sama yang baik," ujar Aboe Bakar saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Baca juga: Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

Aboe menjelaskan, kehadirannya di kantor KPK merupakan undangan dari lembaga antirasuah itu guna memberikan pengarahan dalam persiapan pemilu.

"Diundang KPK, dalam rangka mendapat semacam pengarahan bagaimana partai-partai politik itu menghadapi pemilu, makanya dibikin politik bersih lah kira-kira begitu," ucap Anggota Komisi III DPR itu.

Dalam acara ini, KPK mengundang para ketua umum (ketum), sekretaris jenderal (sekjen) dan bendahara umum (bendum) dari 20 partai politik (parpol).

Baca juga: Giring: Mudah-mudahan Partai Lain seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

Adapun program PCB bertajuk “Politik Cerdas Berintegritas Terpadu Tahun 2022” ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam melakukan penguatan parpol dan penyelenggara pemilu.

KPK bakal memberikan pembekalan antikorupsi untuk para pengurus parpol baik di pusat maupun daerah, serta pembelajaran mandiri antikorupsi secara elektronik yang rencananya akan diselenggarakan pada rentang Mei-Juli 2022.

"Kegiatan ini kita lakukan karena kita melihat dan ini kita jadikan sebagai
milestone menghadapi dan menjelang kegiatan tahun politik tahun 2024 yang akan datang," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (12/4/2022).

"Kita akan mengundang ketua umum partai-partai, sekjen partai, dan bendahara partai yang akan hadir secara fisik di KPK, sementara yang lain bisa mengikuti secara virtual," ucap dia.

Program ini bakal diikuti oleh 20 parpol yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Kemudian, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selain itu, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh, dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh.

"Parpol menjadi perhatian khusus karena kita menyadari bahwa partai ini adalah tempat rakyat untuk menyuarakan dan menyalurkan suaranya," ucap Firli.

"Kita berharap partai politik nanti akan menjadi agen perubahan, khususnya agen perubahan untuk membangun budaya antikorupsi," kata dia.