Giring: Mudah-mudahan Partai Lain seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha berharap semua partai politik di Indonesia tidak menerima kader atau calon anggota legislatif (caleg) yang pernah terlibat korupsi sebagaimana yang diterapkan partainya.

Hal itu dia sampaikan saat akan mengikuti program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mudah-mudahan partai-partai lain seperti PSI yang tidak menerima kader-kader atau caleg-caleg yang pernah terkena kasus korupsi, itu yang penting," ujar Giring saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

"PSI di Pemilu 2019 tidak ada kader atau caleg kita yang pernah terkena kasus korupsi, dan mudah-mudahan nanti di 2024 kita tetap akan mempertahankan komitmen kita bahwa tidak ada caleg yang pernah terkena kasus korupsi," ucapnya.

Baca juga: Dame Maria Silaban, Sosok Jaksa Perempuan di KPK di Balik Dakwaan Para Koruptor

Giring menuturkan, kedatangannya ke kantor KPK merupakan dukungan terhadap program dari komisi antirasuah itu dalam mendorong pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 berjalan dengan bersih dan bebas dari korupsi.

Ia mengatakan, partainya juga kerap melibatkan lembaga antirasuah itu untuk memberikan materi antikorupsi bagi kader-kadernya di sekolah partai.

"Kita dengan bangga juga selalu bilang, setiap sekolah kader kita pasti KPK selalu involve, sudah dua kali sekolah kader KPK selalu involve, dan KPK akan memberikan materi integritas kader kami dan itu materi yang paling ditunggu-tunggu oleh kader kader kami," papar Giring.

Giring menyatakan bakal terus mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Bahkan, dia membuka peluang untuk membuat lagu tentang antikorupsi bersama KPK.

Baca juga: Kejati Riau Tangkap Koruptor yang Rugikan Negara Rp 35,2 M, Sempat Kabur Selama 6 Tahun

"Mungkin nanti kita bikin lagu ya sama KPK, kita bikin bareng dan itu keren juga," ucapnya.

Dalam acara ini, KPK mengundang para ketua umum (ketum), sekretaris jenderal (sekjen), dan bendahara umum (bendum) dari 20 partai politik (parpol).