Kompas.com - 18/05/2022, 11:04 WIB

Pihak kuasa hukum yang datang ke Polres Mukomuko esoknya untuk bertemu anggota PPPBS yang ditangkap disebut dihalang-halangi oleh aparat.

Kini, 40 petani itu berstatus tersangka pencurian.

Selesaikan konflik agraria bukan dengan pidana

Sejumlah lembaga sipil mengecam kriminalisasi tersebut.

Selain bersepakat bahwa penangkapan sewenang dan dugaan pemukulan tersebut merupakan pelanggaran HAM oleh kepolisian, mereka juga sependapat bahwa negara seharusnya tidak menggunakan pendekatan keamanan dalam kasus sengketa lahan.

Manajer Kajian Hukum dan Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Satrio Manggala, menilai kasus ini cerminan bahwa tidak ada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria.

Baca juga: Kecam Pemidanaan 40 Petani di Bengkulu, PP Muhammadiyah: Oligarki Mencengkeram Pemerintah

"Negara terus-menerus menggunakan pendekatan keamanan daripada penyelesaian konflik," kata Satrio dalam jumpa pers bersama sejumlah lembaga sipil, Selasa (17/5/2022).

Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2021, sedikitnya 207 konflik agraria dilaporkan terjadi di berbagai penjuru negeri.

Dari jumlah itu, konflik agraria paling banyak terjadi di sektor perkebunan, yakni 74 kasus.

Lebih rinci lagi, 59 kasus atau 80 persen kasus tersebut terjadi di sektor perkebunan sawit dengan luas mencapai 255.006 hektare.

Baca juga: 40 Petani Ditangkap, Gubernur Bengkulu: PT DDP Siap Serahkan 900 Hektar Tanah ke Petani

"Konflik kepemilikan lahan harus diselesaikan terlebih dulu. Beberapa putusan yang telah jadi yurisprudensi, tidak boleh seseorang ditahan terkait sengketa kepemilikan," kata Satrio.

"Bagaimana jika ke depan, 40 petani tersebut berhak atas pengelolaan tanah di sana, siapa yang bertanggung jawab jika mereka sudah jadi korban hari ini?" lanjutnya.

Manajer Advokasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (eLSAM) Busyrol Fuad menyinggung adanya paradoks dalam pemerintahan saat ini dalam hal kebijakan agraria.

"Di satu sisi pemerintah sangat getol, bahkan menggaungkan pencapaian agenda reforma agrarian misalnya bagi-bagi sertifikat tanah gratis," kata Fuad dalam kesempatan yang sama.

"Tapi, di sisi lain, ada pembiaran perampasan tanah warga setempat, untuk kepentingan-kepentingan pembangunan, kepentingan-kepentingan ekstraksi sumber daya alam," jelasnya.

Baca juga: Busyro Muqoddas Siap Jamin Pembebasan 40 Petani yang Ditangkap Polisi di Bengkulu

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Nasional
Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Nasional
Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Nasional
Bareskrim Temukan 25 Hektar Ladang Ganja di Aceh, Bakal Dimusnahkan

Bareskrim Temukan 25 Hektar Ladang Ganja di Aceh, Bakal Dimusnahkan

Nasional
PPATK Proses Informasi Adanya Transaksi dari Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

PPATK Proses Informasi Adanya Transaksi dari Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

Nasional
UPDATE 17 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,11 Persen

UPDATE 17 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,11 Persen

Nasional
UPDATE 17 Agustus: Kasus Covid-19 Tambah 5.253, Total Mencapai 6.297.484

UPDATE 17 Agustus: Kasus Covid-19 Tambah 5.253, Total Mencapai 6.297.484

Nasional
Bendera Merah Putih Berkibar Tandai Peresmian Museum Batu Bara MIND ID di Tanjung Enim

Bendera Merah Putih Berkibar Tandai Peresmian Museum Batu Bara MIND ID di Tanjung Enim

Nasional
Ragam Baju Adat Para Menteri di Acara Upacara Kemerdekaan RI dan Alasan di Baliknya

Ragam Baju Adat Para Menteri di Acara Upacara Kemerdekaan RI dan Alasan di Baliknya

Nasional
Cerita Farel Prayoga Menyanyi di Istana Merdeka: Persiapan hanya Sehari

Cerita Farel Prayoga Menyanyi di Istana Merdeka: Persiapan hanya Sehari

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Jokowi Pimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Nasional
BERITA FOTO: Meriahnya Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

BERITA FOTO: Meriahnya Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

Nasional
KSAD Jenderal Dudung: 'Founding Father' Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

KSAD Jenderal Dudung: "Founding Father" Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

Nasional
Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Nasional
Ketua KPK Sebut Kemerdekaan Sejati saat Indonesia Bersih dari Korupsi

Ketua KPK Sebut Kemerdekaan Sejati saat Indonesia Bersih dari Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.