Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah agar Biaya Haji Lebih Ringan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pemerintah menyubsidi jemaah haji agar biaya haji yang dibayarkan lebih ringan.

Dia pun membantah hoaks yang beredar bahwa dana haji dipergunakan pemerintah untuk keperluan lain seperti membangun ibu kota negara (IKN).

“Itu sama sekali tidak benar. Yang ada justru melalui Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pemerintah menyubsidi jemaah haji agar biaya besar yang harus dikeluarkan oleh jemaah agar bisa ke tanah suci bisa lebih ringan bagi jemaah,” ujar Yaqut dalam keterangannya usai rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (17/5/2022).

Baca juga: Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Yaqut menjelaskan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berbeda dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

BPIH lebih besar dari Bipih yang harus dibayarkan oleh jemaah haji.

“BPIH itu lebih besar, sementara yang dibayarkan oleh jemaah itu tidak lebih besar dari biaya yang sesungguhnya diperlukan,” ungkap Yaqut.

Sementara itu, Kepala BPKH Anggito Abimanyu menjelaskan, sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, Bipih yang harus dibayarkan setiap jemaah adalah sekitar Rp 39,9 juta.

Adapun BPIH yang diperlukan adalah Rp 81,7 juta.

Baca juga: Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

“Biaya haji yang dibutuhkan itu Rp 81,7 juta per jemaah atau Rp 7,5 triliun sudah kami persiapkan. Jemaah haji membayar sekitar Rp 39,9 juta per jemaah, jadi sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dan disetujui oleh DPR,” kata Anggito.

Anggito pun menegaskan bahwa seluruh biaya penyelenggaran ibadah haji 1443 H tersebut telah disiapkan baik dalam mata uang rupiah maupun riyal.

“Kami sudah siap mentransfer dana tersebut kepada Kerajaan Arab Saudi melalui pelayanan hotel, katering, dan transportasi melalui Kementerian Agama,” kata Anggito.