Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di Tanah Air tidak terlepas dari dampak ketidakpastian global, baik yang dipicu pandemi Covid-19, konflik Rusia-Ukraina, berbagai kebijakan di negara maju, maupun faktor cuaca.

Hal itu disampaikannya menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terkoreksi turun.

"Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok tidak lepas dari berbagai kondisi, ketidakpastian global, baik yang dipicu pandemi konflik Rusia-Ukraina, berbagai kebijakan negara maju atau faktor cuaca," ujar Edy dilansir dari siaran pers KSP, Selasa (17/5/2022).

"Akibatnya harga berbagai komoditas di pasar global naik, termasuk bahan pangan dan energi yang kemudian memicu kenaikan harga di dalam negeri di banyak negara," lanjutnya.

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Puas Atas Kinerja Jokowi

Sebagaimana diketahui, lembaga survei Indikator Politik merilis tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengalami penurunan hingga 6 persen.

Survei menyebutkan tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden dan wakil presiden sebesar 58,1 persen.

Penurunan tersebut terjadi selang sebulan dari survei terakhir yakni mencapai 64,1 persen.

Temuan survei menyebutkan, penurunan drastis itu dikontribusikan dari isu kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Menurut Edy, jika kondisi ini terus berkelanjutan bisa menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi, penurunan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, serta memberi tekanan fiskal.

Sebab APBN banyak digunakan untuk menyediakan dukungan bantalan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok tidak mampu.

"Selain itu, pengurangan jumlah uang beredar di negara maju juga bisa menekan pasar keuangan melalui pelemahan rupiah, dan berisiko pada meningkatnya tingkat bunga," lanjutnya.

Baca juga: KSP: KTT ASEAN-AS Beri Dampak Positif bagi Indonesia

Menurut Edy, di tengah berbagai risiko global yang muncul, perekonomian Indonesia mampu melanjutkan tren perbaikan yang konsisten.

Ia menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan I 2022. Di mana perekonomian Indonesia tumbuh kuat sebesar 5,01 persen (year to year).

Pertumbuhan perekonomian tersebut, ungkap Edy, ditopang oleh peningkatan permintaan domestik, tetap terjaganya kinerja ekspor, dan bergairahnya aktivitas ekonomi seputar Lebaran.

"Perputaran ekonomi pada Idul Fitri juga ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan di Triwulan I," ungkapnya.

Baca juga: Hasil Survei Kepuasan terhadap Jokowi Naik dalam Waktu Singkat, Disebut karena Masalah Minyak Goreng

Edy juga mencatat, meski terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, namun dari sisi demand, konsumsi rumah tangga justru tumbuh, yakni sebesar 4,34 persen (year to year), atau jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada triwulan IV 2021 sebesar 3,55 persen (year to year).

Ia menilai, kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh kebijakan pelonggaran mobilitas, seiring dengan pandemi yang terkendali dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi.

"Dan yang harus dicatat, juga karena percepatan penyaluran perlindungan sosial untuk memberikan dorongan bagi penguatan daya beli masyarakat," tegasnya.

Meski begitu, lanjut Edy, penguatan konsumsi rumah tangga di sisi lain juga turut berkontribusi pada meningkatnya inflasi pada April 2022, sebesar 0,95 persen (month to month) atau 3,47 persen (year to year).

"Tingginya inflasi tersebut juga bertepatan dengan momen Ramadhan 2022 yang secara siklus memang terjadi peningkatan permintaan," jelasnya.

Baca juga: Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Dalam kesempatan itu, Edy optimis prospek perekonomian Indonesia ke depan tetap kuat, karena pemerintah terus melakukan akselerasi dan perluasan vaksinasi, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang semakin luas, serta memberikan berbagai stimulus berupa bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat.

Adapun survei Indikator Politik Indonesia dilakukan menggunakan kontak telepon kepada 1.228 responden yang berlangsung pada 5-10 Mei 2022.

Dalam survei ini, margin of error diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.