Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Kompas.com - 17/05/2022, 10:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menanggapi santai perihal terciptanya koalisi PPP-Golkar-PAN untuk Pemilu 2024 yang dikaitkan dengan arahan pihak Istana.

Menurut Arsul, pihak yang mengaitkan hal tersebut tentu senang berimajinasi dan tidak perlu ditanggapi terlalu serius.

"Melihat rencana koalisi Partai Golkar, PAN dan PPP itu karena ada faktor arahan istana adalah orang yang senang berimajinasi, seolah-olah rencana-rencana atau proses-proses politik itu selalu muncul karena pengaruh atau bahkan intervensi Pak Jokowi," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Selasa (17/5/2022).

Baca juga: Airlangga Jamin Koalisi Indonesia Bersatu Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi

Arsul melanjutkan, PPP menilai tidak perlu menanggapi isu tersebut dengan serius.

PPP bahkan disebut mengomentari penilaian itu dengan senyuman.

"Tidak harus kami tanggapi dengan mengernyitkan dahi, wong namanya juga pengamatan imajinatif," jelasnya.

Anggota Komisi III DPR ini menilai, rencana koalisi tiga partai tersebut merupakan sebuah pilihan di atas keharusan.

Keharusan yang dimaksud Arsul adalah rencana koalisi diambil karena ketentuan presidential threshold 20 persen yang mengharuskan semua partai, terkecuali PDI-P, berkoalisi untuk mengusung calon presiden (capres).

"Nah mengapa itu pilihan? Karena di luar ketiga partai tersebut juga tersedia partai-partai lain yang juga bisa diajak koalisi," ungkapnya.

Baca juga: Golkar-PPP-PAN Bentuk Koalisi, Pengamat: Ada Arahan Istana?

Lantas, mengapa PPP memilih berkoalisi dengan Golkar dan PAN?

Arsul menjawab, komunikasi yang kerap dilakukan oleh ketiga partai tersebut menjadi alasan untuk menciptakan koalisi ini.

"Kebetulan para ketum dan jajaran partainya (PPP-Golkar-PAN) yang paling sering komunikasi," tutur Arsul.

Sebelumnya diberitakan, analis Komunikasi Politik dari Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio mempertanyakan apakah ada campur tangan istana dalam pertemuan tiga ketua umum partai politik (parpol) pada Kamis (12/5/2022).

Baca juga: Sikapi Koalisi 3 Parpol, AHY: Itu Hak Semua Partai, Hari Ini Masih Cair

Pasalnya, Ketua Umum Partai Golkar, PAN dan PPP saat ini sama-sama berada di pemerintahan.

Selain itu, ketiga parpol tersebut kini masih jadi bagian koalisi pemerintah.

"Ada sebuah pertanyaan besar, apakah ada arahan dari Istana? Karena tiga-tiganya parpol koalisi pemerintah. Satu sedang di ujung tanduk, satu lagi baru ditinggal tokoh sentral, yang satu lagi enggak jelas arahnya ke mana karena ada isu bahkan ketua umum mau dilengserkan, kasus macam-macamlah," ujar Hendri dalam diskusi daring bertajuk "Kasak-kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024" pada Sabtu (14/5/2022).

"Nah apakah itu untuk menyelamatkan tokoh, kemudian parpol ? Dan itu tadi pertanyaan terbesar, ini ada arahan istana atau tidak?" tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com