Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Kompas.com - 17/05/2022, 05:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, harapan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo dan pemerintah semakin besar.

Hal ini disampaikannya menanggapi hasil survei dari Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan mayoritas masyarakat puas dengan kinerja presiden.

"Tanggung jawab ini yang harus terus dipenuhi. Dalam menjalankan pemerintahan tentunya tantangannya semakin besar. Harapan publik tidak statis, terus meningkat," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (16/5/2022).

"Kami maknai angka yang keluar sebagai sebuah motivasi kerja yang juga semakin besar," lanjutnya.

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Puas Atas Kinerja Jokowi

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada setiap orang yang sudah menaruh harapan besar kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurut Faldo, harapan publik memang tinggi dan selalu meningkat pada pemerintahan Presiden Jokowi.

"Pekerjaan pengentasan pandemi bisa dinilai publik internasional sangat berhasil, tentunya kami sadar keinginan warga juga semakin besar untuk bangkit kembali," ungkapnya.

"Ini yang harus dijawab. Kami akan jawab keinginan dengan semangat yang signifikan," tambah Faldo.

Diberitakan sebelumnya, Survei Indikator Politik Indonesia melaporkan bahwa mayoritas publik puas atas kinerja Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Nilai Keadaan Ekonomi Nasional Buruk

Survei itu merinci, 8 persen responden sangat puas dengan kinerja Jokowi. Kemudian, 50,1 persen responden cukup puas dengan kinerja Jokowi.

“Mayoritas, 58,1 persen merasa cukup atau sangat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers, Minggu (15/5/2022).

Dalam temuan yang sama juga menyebutkan bahwa 29,1 persen responden kurang puas dengan kinerja Jokowi.

Lalu, disusul 6,1 persen publik sangat tidak puas sama sekali dan 6,7 persen tidak tahu dan tidak jawab.

Adapun alasan publik puas terhadap kinerja Jokowi di antaranya karena telah membangun infrastruktur berupa jalan, jembatan, hingga bendungan.

Baca juga: Hasil Survei Kepuasan terhadap Jokowi Naik dalam Waktu Singkat, Disebut karena Masalah Minyak Goreng

Sementara alasan utama publik merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat hingga bantuan tidak merata.

Adapun survei dilakukan menggunakan kontak telepon kepada 1.228 responden yang berlangsung pada 5-10 Mei 2022.

Dalam survei ini, margin of error diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com