Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pentingnya Legitimasi Pemerintah dan Cara Mendapatkannya

Kompas.com - 15/05/2022, 00:15 WIB
Issha Harruma,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap sistem politik, atau dalam arti sempitnya, pemerintah yang berwenang.

Secara umum, legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.

Para pemimpin pemerintahan dari setiap negara pasti berupaya untuk mendapatkan atau mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya.

Tapi, mengapa legitimasi penting bagi pemerintah?

Baca juga: Sebut IKN Dibangun Tanpa Legitimasi Kuat Masyarakat Adat di Kalimantan, AMAN: Yang Diajak Bicara Kan Elite...

Pentingnya legitimasi

Secara umum, terdapat dua alasan yang menjadikan legitimasi begitu penting, yakni:

  • mendatangkan kestabilan politik dan
  • membuka kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pertama, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dan perubahan sosial.

Pengakuan dan dukungan masyarakat akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat.

Selain itu, pengakuan dan dukungan masyarakat akan mengurangi penggunaan sarana paksaan fisik sehingga anggarannya dapat dialihkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dan dapat membuat perubahan sosial.

Dalam situasi yang sulit, pemerintah yang memiliki legitimasi dari masyarakat akan lebih mudah mengatasi permasalahan dibanding pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi.

Kedua, legitimasi akan membuka kesempatan yang semakin luas kepada pemerintah bukan hanya untuk memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak diatasi, tapi juga meningkatkan kualitas kesejahteraan itu.

Baca juga: PM Malaysia Disebut Tak Lagi Punya Legitimasi, Kehilangan Dukungan Partai Sekutu dan Oposisi

Cara mendapatkan legitimasi

Setiap pemerintahan, termasuk yang otoriter sekalipun, memerlukan legitimasi dari masyarakat. Akibatnya, berbagai cara dilakukan pemerintah yang berkuasa untuk mendapatkan dan mempertahanakan legitimasi.

Cara untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni secara simbolis, materiil dan prosedural.

Cara pertama, secara simbolis. Penggunaan metode ini memerlukan kemampuan mengidentifikasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, dan kepercayaan serta nilai budaya yang dominan dalam masyarakat.

Contoh penggunaan simbol-simbol untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi, yakni

  • upacara kenegaraan yang megah,
  • penganugerahan tanda kehormatan dan pemberian penghargaan,
  • mengidentifikasikan diri dengan kelompok mayoritas dalam masyarakat,
  • membangun monumen nasional yang megah atau suatu industri yang dapat dibanggakan,
  • mengangkat pejabat tinggi negara dari berbagai unsur masyarakat sehingga masyarakat merasa terwakili dalam pemerintahan.

Cara kedua, secara materiil. Penggunaan metode ini membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Cara ini ditempuh dengan menjanjikan kesejahteraan materiil kepada masyarakat, seperti menjamin tersedianya:

  • kebutuhan dasar,
  • fasilitas kesehatan dan pendidikan,
  • sarana komunikasi dan transportasi,
  • kesempatan kerja,
  • kesempatan berusaha,
  • sarana produksi pertanian.

Cara ketiga, secara prosedural. Metode ini ditempuh dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakilnya, wakil rakyat, atau pun referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum.

Penyelenggaraan pemilihan umum ini dianggap cukup untuk menunjukkan pemerintahan yang terpilih memiliki legitimasi.

 

Referensi:

  • Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com