Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka untuk Parpol Lain, PAN: Syaratnya Tanpa Politik Identitas

Kompas.com - 14/05/2022, 14:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu antara PAN, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bukan eksklusif.

Koalisi ini membuka kesempatan bagi parpol-parpol lain untuk bergabung.

"Kita bukan suatu koalisi ekslusif, kita coba rangkul semua. Yang bisa ikut hadir pikul beban berat ini, keluar dari permasalahan bangsa," ujar Eddy dalam diskusi daring bertajuk "Kasak-kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024" pada Sabtu (14/5/2022).

Hanya saja, syarat yang harus dipenuhi yakni sama-sama ingin menghadirkan politik berbasis gagasan dan menjauhi politik identitas.

Baca juga: Golkar, PAN, PPP Berkoalisi, Akankah Calonkan Airlangga di Pilpres 2024 ?

"Syaratnya persepsi sama ingin hadirkan politik gagasan, jauhi politik identitas, kebersamaan rajut persatuan," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Eddy mengatakan pertemuan Ketua Umum Partai Golkar, PAN dan PPP tidak memiliki inisiator awal.

Menurut dia, antara Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Suharso Monoarfa sudah melakukan komunikasi reguler sebelumnya.

"Tidak ada inisator awal, di antara ketua umum ini sudah komunikasi reguler. Memang beberapa kesempatan intens, dan ada pembahasan mengerucut, sehingga pas halal bi halal kemudian dilakukan utk pertemuan," ujar Eddy.

Baca juga: Jubir: Demokrat Punya Sikap Sama dengan Koalisi Indonesia Bersatu

"Sekaligus dipublikasikan. Kalau dilihat aspek pertemuan enggak ada inistaornya. Ini kesepakatan ketiga ketua umum," tegasnya.

Adapun dalam pertemuan telah disepakati koalisi kerja sama yang bernama Indonesia Bersatu.

Menurut Eddy, koalisi ini ingin membangun budaya politik baru agar kerjasama parpol itu bisa jauh-jauh hari sebelum perhelatan besar yang akan dihadapi pada 2024.

"Termasuk kita di koalisi membangun gagasan politik, konsep yang mana itu sudah diapliksasikan untuk mengawal pemerintah saat ini yang akan berakhir 2024," ungkap dia.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com