Tahapan Pembentukan Perppu hingga Ditetapkan sebagai UU

KOMPAS.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Tercatat, beberapa Perppu telah dikeluarkan presiden sejak Indonesia merdeka. Dasar hukum pembentukan Perppu adalah Pasal 22 UUD 1945.

Pasal 22 Ayat 1 berbunyi, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."

Baca juga: Perppu: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Tahap Pembentukannya

Kedudukan Perppu dalam peraturan perundang-undangan Indonesia

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perppu memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 terdiri atas:

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
• Peraturan Pemerintah;
• Peraturan Presiden;
• Peraturan Daerah Provinsi; dan
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum masing-masing peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki ini.

Artinya, Perppu memiliki norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang.

Baca juga: Mengapa Perppu Bersifat Sementara dan Terbatas?

Tahapan pembentukan Perppu

Perppu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jika disetujui, Perppu tersebut akan ditetapkan menjadi undang-undang. Namun, jika tidak, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Materi muatan Perppu yang sama dengan undang-undang membuat pembahasan Rancangan Perppu pun sama dengan Rancangan Undang-Undang.