Jaga Validitas Data, Pos Indonesia Kejar Target Perekaman Lokasi Rumah Penerima Bansos

KOMPAS.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Sosial (Bansos) Pos Indonesia Hendrasari mengatakan, pihaknya memiliki pekerjaan rumah setelah menyalurkan bansos dari pemerintah, yaitu merampungkan perekaman data lokasi dan rumah penerima bantuan.

"Setelah kami menyalurkan bansos, Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan tantangan untuk melengkapi data bansos berupa foto rumah dan geotagging,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (13/5/2022).

Hendrasari menjelaskan, hal tersebut diperlukan Kemensos untuk memverifikasi dan memperbarui validitas data keluarga penerima manfaat (KPM).

Pos Indonesia pun mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengakselerasi proses perekaman data tersebut.

Pertama, Pos Indonesia melakukan percepatan untuk penyaluran bansos dengan tiga metode, yakni dibayarkan di Kantor Pos, melalui komunitas, dan diantarkan ke rumah KPM.

Baca juga: Agar Bansos Tepat Sasaran, Kemensos Ciptakan 2 Fitur Baru di Aplikasi “Cek Bansos”

Kedua, dilakukan geotagging dan foto rumah KPM. Jika bansos diantarkan langsung petugas ke rumah KPM, maka geotagging dan foto rumah dilakukan berbarengan.

“Namun jika bansos diambil di Kantor Pos atau komunitas, proses geotagging dan foto rumah KPM dilakukan menyusul," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Hendrasari juga mengatakan, Pos Indonesia bermitra dengan pemerintah daerah (pemda) setempat, karang taruna, pekerja sosial, hingga mahasiswa untuk mempercepat proses perekaman data.

Pos Indonesia menyiapkan satu tim yang terdiri dari satu hingga empat orang di setiap kelurahan untuk melakukan geotagging dan memotret rumah KPM.

Dalam prosesnya di lapangan, petugas Pos Indonesia melakukan perekaman data secara manual. Petugas Pos mendatangi satu per satu rumah KPM sesuai lokasi yang tercatat di sistem data.

Setelah dilakukan geotagging, data akan masuk secara otomatis dan tercatat di dasbor Pos Indonesia.

Baca juga: Kemensos Usul Tambahan Anggaran Rp 11 Triliun, Risma Sebut untuk 4 Program Ini

Hendrasari menyebutkan, berbagai kendala ditemui petugas saat memotret rumah KPM dan melakukan geotagging, di antaranya kendala sinyal dan jarak rumah yang jauh.

"Banyak daerah yang masih terjadi blank spot. Hal ini kami siasati dengan perekaman foto manual, geotagging dikirimkan setelah mendapatkan sinyal. Ada juga KPM yang rumahnya sangat jauh, tidak ada nomor rumah,” katanya.

Bahkan, lanjutnya, di beberapa daerah petugas harus menggunakan transportasi yang tidak rutin. Ada petugas yang baru bisa pulang seminggu kemudian karena biaya yang mahal jika harus bolak-balik.

"Saat ini 60 persen data sudah berhasil kita rekam foto dan geotagging. Harapannya, Mei tuntas atau maksimal Juni, khususnya di daerah selain terpencil, tertinggal, dan terdepan (3T)," jelasnya.