Kompas.com - 13/05/2022, 10:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang lanjutan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (12/5/2022).

Dua perkara, yakni perkara nomor 25 dan 34, disidangkan bersama dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Sebagai informasi, perkara 25 diajukan oleh Abdullah Hehamua dan Marwan Batubara dkk, sementara perkara 34 dilayangkan oleh Azyumardi Azra dan Din Syamsudin dkk.

Baca juga: Dipimpin Kepala Badan Otorita, Ini Susunan Tim Transisi IKN

Saksi yang dihadirkan adalah Fadhil Hasan, mantan staf ahli wakil presiden, ekonom INDEF. Ia memberikan keterangan untuk perkara nomor 34.

Fadhil menjelaskan dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, bahwa dirinya sempat diundang sebagai narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Ibu Kota Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat (Panja IKN DPR), 9 Desember 2021.

Dalam rapat itu, ia diminta menyampaikan pandangan bersama beberapa narasumber lain soal RUU IKN.

Baca juga: Mensesneg Teken Aturan Tim Transisi IKN, Mulai Bekerja 28 April 2022

“Dan kami menyampaikan pendapat dan pandangan kami, saya terutama menyatakan bahwa pemindahan IKN tidak visibel, tidak urgen dan governance dan kemudian menyampaikan alasan-alasan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif,” ujar Fadhil, dikutip lewat siaran daring sidang tersebut via akun resmi YouTube MK, Jumat (13/5/2022).

Ia berujar, setelah ia dan beberapa narasumber selesai menyampaikan pandangan di dalam RDPU, sejumlah anggota DPR menanggapi mereka.

Kemudian, pimpinan sidang memutuskan bahwa rapat diskors dan dilanjutkan pukul 19.00. Para narasumber berharap bisa menanggapi tanggapan-tanggapan barusan, sehingga hendak mengikuti sidang usai diskors.

Namun, ternyata sidang sudah selesai.


“Jadi saya berasumsi bahwa akan ada lanjutan RDP tersebut yang kemudian akan memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan respons terhadap komentar pertanyaan ataupun tanggapan dari anggota Panja IKN DPR tersebut,” ujar Fadhil.

“Tetapi setelah jam 19.00 itu, memasuki Zoom Meeting yang tadi disediakan tidak berhasil sampai kira-kira 30 hingga 40 menit berusaha masuk dan menunggu tetapi tidak berhasil. Kemudian saya mengontak salah satu panitia disampaikan bahwa sidang RDPU telah selesai,” jelasnya.

Dalam perkara ini, para pemohon mengajukan tidak hanya uji formil melainkan juga uji materil.

Dari segi uji formil, UU IKN dianggap dibentuk tanpa partisipasi bermakna dari warga negara, padahal Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan.

Jika dikurangi dengan masa reses DPR terhitung 16 Desember sampai dengan 10 Januari 2022, praktis RUU Ibu Kota Negara hanya dibahas 17 hari saja di parlemen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Nasional
Megawati dan Langkah Politiknya sebagai 'Queen Maker' Jelang Pilpres 2024

Megawati dan Langkah Politiknya sebagai "Queen Maker" Jelang Pilpres 2024

Nasional
Jokowi dan Puan Bakal Hadiri Rapat Pembukaan Sidang DPR Tahun 2022-2023 Hari Ini

Jokowi dan Puan Bakal Hadiri Rapat Pembukaan Sidang DPR Tahun 2022-2023 Hari Ini

Nasional
Ekonomi RI Tumbuh 5,44 Persen, KSP: Didorong Industri Pengolahan

Ekonomi RI Tumbuh 5,44 Persen, KSP: Didorong Industri Pengolahan

Nasional
Prabowo Terima 4 Bintang Kehormatan dari Panglima TNI dan 3 Kepala Staf Angkatan

Prabowo Terima 4 Bintang Kehormatan dari Panglima TNI dan 3 Kepala Staf Angkatan

Nasional
Sekali Merengkuh Dayung ala Prabowo: Puji Jokowi, Rebut Hati Para Loyalisnya

Sekali Merengkuh Dayung ala Prabowo: Puji Jokowi, Rebut Hati Para Loyalisnya

Nasional
Giliran Istri Ferdy Sambo Dibidik di Kasus Pembunuhan Brigadir J...

Giliran Istri Ferdy Sambo Dibidik di Kasus Pembunuhan Brigadir J...

Nasional
Simak Pidato Kenegaraan Jokowi di DPR Hari Ini, Dimulai Pukul 10.00 WIB

Simak Pidato Kenegaraan Jokowi di DPR Hari Ini, Dimulai Pukul 10.00 WIB

Nasional
Berebut 'Restu' Jokowi Menuju Pemilu Presiden 2024...

Berebut "Restu" Jokowi Menuju Pemilu Presiden 2024...

Nasional
[POPULER NASIONAL] 24 Parpol Lolos ke Verifikasi Peserta Pemilu | Misteri Peristiwa antara Brigadir J dan Istri Sambo

[POPULER NASIONAL] 24 Parpol Lolos ke Verifikasi Peserta Pemilu | Misteri Peristiwa antara Brigadir J dan Istri Sambo

Nasional
5 Fakta Kepulangan Surya Darmadi, Tersangka Megakorupsi Rp 78 T

5 Fakta Kepulangan Surya Darmadi, Tersangka Megakorupsi Rp 78 T

Nasional
Beda Polisi Militer dan Polisi Biasa

Beda Polisi Militer dan Polisi Biasa

Nasional
8 Fungsi Polisi Militer

8 Fungsi Polisi Militer

Nasional
Tanggal 17 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 17 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Minta Keterangan Bharada E, Komnas HAM: Kondisinya Sehat, Lancar Merespons

Minta Keterangan Bharada E, Komnas HAM: Kondisinya Sehat, Lancar Merespons

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.