Kompas.com - 13/05/2022, 10:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang lanjutan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (12/5/2022).

Dua perkara, yakni perkara nomor 25 dan 34, disidangkan bersama dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Sebagai informasi, perkara 25 diajukan oleh Abdullah Hehamua dan Marwan Batubara dkk, sementara perkara 34 dilayangkan oleh Azyumardi Azra dan Din Syamsudin dkk.

Baca juga: Dipimpin Kepala Badan Otorita, Ini Susunan Tim Transisi IKN

Saksi yang dihadirkan adalah Fadhil Hasan, mantan staf ahli wakil presiden, ekonom INDEF. Ia memberikan keterangan untuk perkara nomor 34.

Fadhil menjelaskan dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, bahwa dirinya sempat diundang sebagai narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Ibu Kota Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat (Panja IKN DPR), 9 Desember 2021.

Dalam rapat itu, ia diminta menyampaikan pandangan bersama beberapa narasumber lain soal RUU IKN.

Baca juga: Mensesneg Teken Aturan Tim Transisi IKN, Mulai Bekerja 28 April 2022

“Dan kami menyampaikan pendapat dan pandangan kami, saya terutama menyatakan bahwa pemindahan IKN tidak visibel, tidak urgen dan governance dan kemudian menyampaikan alasan-alasan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif,” ujar Fadhil, dikutip lewat siaran daring sidang tersebut via akun resmi YouTube MK, Jumat (13/5/2022).

Ia berujar, setelah ia dan beberapa narasumber selesai menyampaikan pandangan di dalam RDPU, sejumlah anggota DPR menanggapi mereka.

Kemudian, pimpinan sidang memutuskan bahwa rapat diskors dan dilanjutkan pukul 19.00. Para narasumber berharap bisa menanggapi tanggapan-tanggapan barusan, sehingga hendak mengikuti sidang usai diskors.

Namun, ternyata sidang sudah selesai.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Nasional
Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Nasional
Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap

Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap

Nasional
Menurut Mahfud, jika Pemerintah Diam, Skenario Kasus Brigadir J Bisa Saja Baku Tembak

Menurut Mahfud, jika Pemerintah Diam, Skenario Kasus Brigadir J Bisa Saja Baku Tembak

Nasional
ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

Nasional
Polri: Irjen Ferdy Sambo Tak Bisa Diperiksa Komnas HAM Hari Ini

Polri: Irjen Ferdy Sambo Tak Bisa Diperiksa Komnas HAM Hari Ini

Nasional
Komnas HAM Jadwalkan Periksa Irjen Ferdy Sambo Siang Ini

Komnas HAM Jadwalkan Periksa Irjen Ferdy Sambo Siang Ini

Nasional
Wapres Minta Dosen Pendidikan Agama Islam Jadi Garda Terdepan Tumbuhkan Moderasi Beragama

Wapres Minta Dosen Pendidikan Agama Islam Jadi Garda Terdepan Tumbuhkan Moderasi Beragama

Nasional
Ribut-ribut Rencana Kenaikan Tarif Tiket Borobudur dan TN Komodo, Preseden Buruk Pariwisata Indonesia

Ribut-ribut Rencana Kenaikan Tarif Tiket Borobudur dan TN Komodo, Preseden Buruk Pariwisata Indonesia

Nasional
Ferdy Sambo Diperiksa sebagai Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J Hari Ini

Ferdy Sambo Diperiksa sebagai Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J Hari Ini

Nasional
Gus Yahya Tunjuk Gudfan Arif sebagai Plt Bendum PBNU Gantikan Posisi Mardani Maming

Gus Yahya Tunjuk Gudfan Arif sebagai Plt Bendum PBNU Gantikan Posisi Mardani Maming

Nasional
Kabareskrim Harap Motif Penembakan Brigadir J Dibuka di Persidangan

Kabareskrim Harap Motif Penembakan Brigadir J Dibuka di Persidangan

Nasional
Kementerian PPPA Dorong Polisi Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bogor

Kementerian PPPA Dorong Polisi Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bogor

Nasional
PKB-Gerindra Akan Deklarasi Koalisi Sabtu Ini di Sentul

PKB-Gerindra Akan Deklarasi Koalisi Sabtu Ini di Sentul

Nasional
Eks Pejabat Adhi Karya Dono Purwoko Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Eks Pejabat Adhi Karya Dono Purwoko Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.