Saat Para Menteri Kasak-kusuk Galang Dukungan Jelang Pemilu 2024...

JAKARTA, KOMPAS.com - Hiruk-pikuk menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden serta wakil presiden (Pilpres) 2024 perlahan sudah mulai terasa. Sejumlah elite politik, termasuk mereka yang saat ini menjabat sebagai menteri mulai kasak-kusuk mempersiapkan "kuda-kuda" guna menggalang dukungan.

Safari politik itu mulai terlihat bersamaan dengan peringatan Idul Fitri pada 2 Mei 2022 lalu. Pada hari pertama Lebaran, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terbang ke Yogyakarta untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan itu dilakukan di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta.

Selepas bertemu Jokowi, Prabowo langsung kembali ke Jakarta dan bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Di dalam kegiatan itu, Prabowo juga bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga anak Megawati, Puan Maharani.

Prabowo memang salah satu tokoh yang berdasarkan hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei mempunyai elektabilitas yang tinggi sebagai kandidat presiden.

Baca juga: Tahapan Pemilu 2024 Segera Dimulai, Wapres Minta Seluruh Menteri Fokus Kerja

Sampai saat ini Partai Gerindra menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai calon presiden 2024. Sedangkan PDI-P ada kemungkinan akan mengusung Puan sebagai capres. Kedua partai itu pun berpeluang berkoalisi menghadapi Pilpres 2024, meski selama ini kerap bersaing.

Agenda silaturahmi Lebaran berbalut politik juga dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Pada 6 hari setelah Idul Fitri, Airlangga menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pertemuan AHY dan Airlangga kental dengan lobi-lobi politik karena usai kegiatan sempat disinggung soal peluang koalisi antara Partai Golkar dan Partai Demokrat. Sebab kedua partai pernah berkoalisi dalam pemerintahan sebelumnya.

ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berjalan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan) usai melakukan pertemuan di Widya Candra, Jakarta, Sabtu (7/5/2022). Pertemuan kedua ketua umum partai politik tersebut dalam rangka silaturahim Hari Raya Idul Fitri 1443H.

Airlangga menuturkan bahwa komunikasinya dengan AHY selalu berjalan dengan baik. Keduanya, lanjut Airlangga, kerap saling menyapa melalui WhatsApp.

“Komunikasi kami sangat lancar, kita WA-WA-an aja terjawab, sudah jadi, tidak ada hambatan,” kata Airlangga.

Pada Kamis (12/5/2022) kemarin, Airlangga bertemu dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Tetap Fokus Kerja Jelang Pemilu, KSP Singgung Etika Politik

Usai pertemuan, Airlangga mengatakan, ketiganya memang menjajaki membentuk koalisi.

"Tentunya kita akan bekerja sama ke depan untuk mengawal agenda-agenda politik ke depan, termasuk dalam pemilu nanti di 2024," kata Airlangga dalam konferensi pers.

Airlangga menuturkan, bentuk kerja sama antara tiga partai serta program yang diusung akan dirumuskan secara detail dalam waktu dekat.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Ketua Umum Partai Golkar berfoto bersama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di sela-sela pertemuan ketiganya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).

"Tentu kita akan juga membuat program ke depan yang akan melanjutkan program-program strategis dari Bapak Presiden Jokowi," ujar Airlangga.

Zulkifli tidak menampik bahwa ketiga partai politik mempunyai peluang untuk berkoalisi di Pemilihan Presiden 2024.

"Insya Allah," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Suharso juga melontarkan jawaban serupa saat diberi pertanyaan yang sama. Ia pun membuka peluang masuknya partai-partai politik lain ke koalisi yang tengah dijajaki tersebut.

"Kemungkinan nambah pasti lah," kata Suharso.

Secara terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pada Kamis kemarin juga melakukan halalbihalal dengan kalangan aktivis 1998. Namun, Direktur Eksekutif 98 Institute Sayed Junaidi Rizaldi menegaskan, acara itu bukan merupakan wujud dukungan dalam kontestasi Pilpres 2024.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Tetap Fokus Kerja Jelang Pemilu, KSP Singgung Etika Politik

Ia menyebut acara itu merupakan wujud silaturahmi dan apresiasi para aktivis karena Kementerian BUMN telah memberikan rumah untuk keluarga 4 korban Tragedi Trisakti.

“Kalau soal itu (pilpres) kan soal nanti berjalan bagaimana, tapi hari ini kita lihat komitmen kebangsaan beliau dan beliau bukan beban masa lalu,” ujar Sayed pada wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).

Sayed menilai, kebenaran Erick bakal menjadi calon presiden atau tidak, hal tersebut ditentukan oleh masyarakat. “Rakyat memilih dari bagaimana kinerja beliau,” katanya.

KOMPAS.com/ Tatang Guritno Menteri BUMN Erick Thohir saat menghadiri acara halalbihalal dengan aktivis 1998 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Erick menuturkan, pemberian rumah untuk keluarga korban Tragedi Trisakti itu dilandasi oleh rasa kemanusiaan. Ia tak ingin pemberian fasilitas itu dikaitkan dengan urusan politik.

“Mengapresiasi pahlawan reformasi dengan (memberikan) perumahan itu tetap payungnya kemanusiaan, jangan dilihat payungnya secara politis,” kata dia.

Erick menyatakan, pemerintah berupaya untuk mengapresiasi para pejuang reformasi. Sebab, peristiwa 1998 merupakan bagian dari sejarah yang mesti selalu diingat masyarakat.

Baca juga: Masinton: Menteri Jangan Narsis Jalankan Agenda Politik Jadi Capres

“Itu sebuah kemanusiaan yang harus tetap kita gerakan karena kalau itu tidak terjadi kita akan hilang sebagai bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang ingat pada sejarah,” imbuh dia.

Perintah Jokowi

Pada 9 Mei 2022 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya tetap fokus bekerja meski tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pertengahan tahun ini.

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas bersama para menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dok. Sekretariat Presiden Jokowi sarankan masyarakat untuk pulang kampun sebelum puncak arus mudik Lebaran 2022.

Jokowi mewanti-wanti jajarannya agar memastikan bahwa agenda-agenda strategis nasional terselenggara dengan baik. Ini supaya Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti.

"Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," kata presiden.

Baca juga: Puan Singgung soal Capres Ganteng Tak Bisa Kerja, AHY: Saya Nggak Merasa

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta seluruh menteri untuk tetap fokus bekerja meski tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan 2022.

"Yang penting seperti presiden bilang, fokus pekerjaan, tetap fokus, itu jangan tinggalkan pekerjaan," kata Ma'ruf usai memimpin rapat Pleno Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).

Secara terpisah, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani meminta para menteri harus mengedepankan etika politik menjelang dimulainya tahapan pemilu 2024. Menurut dia, tugas para menteri adalah untuk menjalankan agenda presiden, bukan untuk kepentingan pragmatis yang bisa menimbulkan konflik.

"Dengan kewenangan yang besar yang tidak hanya diberikan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga dipercayakan oleh presiden langsung, sudah sepatutnya karena itu posisi menteri dipergunakan semaksimal mungkin untuk membantu jalannya agenda presiden demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (10/5/2022).

"Bukan untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal bahkan mengarah ke konflik kepentingan," tegasnya.

(Penulis : Ardito Ramadhan, Tatang Guritno, Dian Erika Nugraheny| Editor : Bagus Santosa, Diamanty Meiliana)