Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerusuhan di Sri Lanka, Kemenlu Sebut Kondisi WNI Masih Aman

Kompas.com - 12/05/2022, 19:02 WIB
Mutia Fauzia,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) memastikan, kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka masih terpantau aman hingga saat ini.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu RI Judha Nugraha menyampaikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kolombo untuk memantau situasi di Sri Lanka yang sedang mengalami krisis ekonomi serta menyebabkan gelombang unjuk rasa.

"Secara khusus KBRI melakukan pemantauan kondisi sampai hari ini tidak ada WNI yang terdampak langsung krisis yang ada di sana," ujar Judha di Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Baca juga: Mantan Perdana Menteri Sri Lanka Sembunyi di Pangkalan AL, Hindari Amuk Massa

Berdasarkan data KBRI Kolombo per April 2022, teradapat 273 WNI yang berada di Sri Lanka dengan 190 di antaranya merupakan pemegang izin tinggal tetap.

Sementara itu, sementara sisanya pemegang visa kunjungan bisnis.

"KBRI kita di Kolombo terus menjalin komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat WNI di Sri Lanka dan memastikan KBRI siap memberi bantuan bagi yang terkena dampak," ujar Judha.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, KBRI Kolombo membuka layanan kekonsuleran secara daring.

"Sehingga memudahkan warga negara kita untuk mendapat akses layanan di tengah kelangkaan bahan bakar di Sri Lanka," ujar Judha.

Baca juga: Protes di Sri Lanka Berlanjut, Polisi Diperintahkan Pakai Peluru Tajam untuk Tahan Kerusuhan

Di sisi lain, KBRI Kolombo juga menyiapkan pasokan logistik untuk WNI setempat.

Untuk mengantisipasi kemungkinan protes-protes lanjutan, KBRI Kolombo juga telah meminta WNI untuk berhati-hati dan menghindari kerumunan masa.

"Menyusul kerusuhan 31 Maret lalu dan kemungkinan protes-protes lanjutan sudah memberi imbauan kepada WNI oleh KBRI untuk hati-hati dan menghindari kerumunan massa dan segera melapor ke KBRI jika terjadi situasi darurat dan dapat kami sampaikan nomor hotline KBRI +94-772-773-123," ucap Judha.

Untuk diketahui, kondisi terbaru di Sri Lanka, aksi massa masih terus terjadi.

Baca juga: Massa Bakar Beberapa Rumah Milik Keluarga Presiden Sri Lanka hingga Anggota Parlemen

Dilansir dari AFP, protes massa berlanjut pada Selasa (10/5/2022) meskipun jam malam diberlakukan.

Polisi mengatakan bahwa total delapan orang tewas dengan lebih dari 225 orang terluka.

Pihak berwenang Sri Lanka mengeluarkan perintah tembak di tempat pada Selasa (10/5/2022) untuk memadamkan kerusuhan lebih lanjut, sehari setelah pulau itu diguncang oleh kekerasan dan kerusuhan mematikan.

Dengan ribuan pasukan keamanan memberlakukan jam malam, kementerian pertahanan Sri Lanka mengatakan pasukan "telah diperintahkan untuk menembak di tempat siapa pun yang menjarah properti publik atau menyebabkan korban jiwa".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com