Formappi Sebut Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Janggal, Tendernya Hanya Formalitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menduga, lelang pengadaan gorden di rumah jabatan anggota DPR hanyalah formalitas karena berkaca dari banyaknya kejanggalan dalam prosesnya.

"Sangat mungkin tender pengadaan gorden hanya formalitas. Pemenang tender sesungguhnya sudah ditentukan sebelum tender terlaksana," kata peneliti Formappi Djadijono, Kamis (12/5/2022).

"Dengan kata lain, peluang terjadinya kongkalikong untuk mencari keuntungan dari anggaran pengadaan gorden bisa saja dijelaskan melalui sejumlah kejanggalan sepanjang tahapan tender yang digawangi Kesekjenan DPR," imbuh dia.

Baca juga: Merasa Malu, Dedi Mulyadi Minta Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar Dibatalkan

Djadijono berpandangan, rangkaian proses dan tahapan tender sejak pendaftaran hingga seleksi akhir seolah-olah hanya untuk memenangkan PT Bertiga Mitra Solusi.

Ia mengatakan, penyelenggara lelang memang tak punya banyak pilihan, karena dari 49 perusahaan yang mendaftar, hanya 3 perusahaan yang mengajukan penawaran harga.

Tiga perusahaan itu pun satu per satu tumbang pada masing-masing tahap hingga akhirnya PT Bertiga Mitra Solusi terpilih jadi pemenang.

"Padahal 2 perusahaan pesaing yang sempat mengajukan penawaran jelas-jelas menunjukkan peluang harga proyek yang lebih rendah. Penawaran yang lebih rendah tentu akan selalu dipilih pada setiap tender yang dilakukan, apalagi dengan tawaran kualitas hasil yang setara," kata Djadijono.

Baca juga: Babak Selanjutnya Lelang Gorden, Saat Sekjen DPR Ungkap Kronologi Penentuan Pemenang Tender

Menurut dia, keraguan tersebut semakin menguat karena muncul temuan mengenai profil PT Bertiga Mitra Solusi yang tidak tepat dengan jenis proyek yang dilelang.

Sebab, perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi dan kontraktor.

"Kejanggalan-kejanggalan ini tentu semakin menguatkan kecurigaan atas kualitas pelaksanaan tender," ujar dia.

Djadijono menambahkan, kejanggalan tersebut semestinya disikapi oleh DPR secara kelembagaan karena menurutnya DPR tetap bertanggung jawab atas proyek itu meski pelaksanaannya ada di Sekretariat Jenderal DPR.

"Proses pelaksanaannya yang janggal seharusnya mendorong DPR secara kelembagaan bersikap. Sayangnya sikap jelas yang ditunggu dari anggota DPR tak pernah muncul secara tegas," kata Djadijono.

Baca juga: Lika-liku Perjalanan Pengadaan Gorden Miliaran Rupiah oleh DPR

Diberitakan sebelumnya, pengadaan gorden di rumah dinas DPR kembali menjadi sorotan setelah PT Bertiga Mitra Solusi ditetapkan sebagai pemenang tender.

Hal itu dinilai janggal oleh sejumlah pihak karena perusahaan tersebut merupakan penawar dengan harga tertinggi senilai Rp 43,5 miliar.