Kompas.com - 12/05/2022, 16:35 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui mahasiswa di depan Kompleks Parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022). Unjuk rasa menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan presiden 3 periode berakhir ricuh. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui mahasiswa di depan Kompleks Parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022). Unjuk rasa menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan presiden 3 periode berakhir ricuh.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengapresiasi sikap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersedia menerima dan bertemu dengan demonstran.

Seperti diketahui, dalam unjuk rasa menolak penundaan Pemilu 2024 pada 11 April 2022, tiga wakil ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel menemui pengunjuk rasa bersama Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo.

Lalu, pada 21 April 2022, Dasco dan Gobel menerima perwakilan pengunjuk rasa yang memprotes Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikah harga di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen.

Baca juga: Jumat-Minggu, KPU dan DPR Dijadwalkan Bahas Anggaran dan Tahapan Pemilu

"Ada sebuah kemajuan dalam masa sidang IV ini di mana pimpinan DPR bersedia bertemu dan menerima para pengunjuk rasa, demonstran," kata peneliti Formappi Djadiono dalam konferensi pers, Kamis (12/5/2022).

Djadijono mengatakan, tindakan tersebut merupakan sebuah kemajuan karena sebelumnya sangat jarang ada anggota bahkan pimpinan DPR yang bersedia menerima pengunjuk rasa, baik di luar mapun di dalam Gedung DPR.

"Artinya sudah timbul suatu kesadaran di kalangan DPR bahwa salah satu tugas DPR adalah menerima dan menampung, serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan menemui atau menerima para demonstrasi adalah dalam kerangka itu," kata Djadijono.

Baca juga: Formappi Sebut Kinerja Legislasi DPR Tahun Ini Tak Pantas Diapresiasi

Ia melanjutkan, hal itu merupakan langkah baik karena pengunjuk rasa akan merasa aspirasinya telah ditampung dan diterima oleh pihak terkait sehingga mencegah terjadinya kerusuhan.

"DPR juga harus sadar bahwa terjadinya demo-demo tersebut menggambarkan DPR kurang bekerja dengan baik. Selain itu DPR juga perlu meminta maaf kepada para pendemo karena belum bekerja dengan baik," ujar Djadijono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proyek-proyek Bernilai Fantastis DPR: Habis Gorden Rumah, Terbit Pengecatan 'Dome' Gedung Kura-kura

Proyek-proyek Bernilai Fantastis DPR: Habis Gorden Rumah, Terbit Pengecatan "Dome" Gedung Kura-kura

Nasional
Penggunaan Masker Dilonggarkan, Gerindra: Masyarakat Lepas dari Kebosanan

Penggunaan Masker Dilonggarkan, Gerindra: Masyarakat Lepas dari Kebosanan

Nasional
ICJR Dorong Revisi KUHAP Menyusul Kematian Pemuda Makassar Usai Ditangkap Polisi

ICJR Dorong Revisi KUHAP Menyusul Kematian Pemuda Makassar Usai Ditangkap Polisi

Nasional
Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

Nasional
KPK Dorong Pengurus Parpol Tingkatkan Budaya Antikorupsi

KPK Dorong Pengurus Parpol Tingkatkan Budaya Antikorupsi

Nasional
Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Nasional
Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

Nasional
Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

Nasional
Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

Nasional
KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

Nasional
Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

Nasional
Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.