Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi: Ada Kemajuan, Pimpinan DPR Bersedia Bertemu Pengunjuk Rasa

Kompas.com - 12/05/2022, 16:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengapresiasi sikap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersedia menerima dan bertemu dengan demonstran.

Seperti diketahui, dalam unjuk rasa menolak penundaan Pemilu 2024 pada 11 April 2022, tiga wakil ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel menemui pengunjuk rasa bersama Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo.

Lalu, pada 21 April 2022, Dasco dan Gobel menerima perwakilan pengunjuk rasa yang memprotes Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikah harga di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen.

Baca juga: Jumat-Minggu, KPU dan DPR Dijadwalkan Bahas Anggaran dan Tahapan Pemilu

"Ada sebuah kemajuan dalam masa sidang IV ini di mana pimpinan DPR bersedia bertemu dan menerima para pengunjuk rasa, demonstran," kata peneliti Formappi Djadiono dalam konferensi pers, Kamis (12/5/2022).

Djadijono mengatakan, tindakan tersebut merupakan sebuah kemajuan karena sebelumnya sangat jarang ada anggota bahkan pimpinan DPR yang bersedia menerima pengunjuk rasa, baik di luar mapun di dalam Gedung DPR.

"Artinya sudah timbul suatu kesadaran di kalangan DPR bahwa salah satu tugas DPR adalah menerima dan menampung, serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan menemui atau menerima para demonstrasi adalah dalam kerangka itu," kata Djadijono.

Baca juga: Formappi Sebut Kinerja Legislasi DPR Tahun Ini Tak Pantas Diapresiasi

Ia melanjutkan, hal itu merupakan langkah baik karena pengunjuk rasa akan merasa aspirasinya telah ditampung dan diterima oleh pihak terkait sehingga mencegah terjadinya kerusuhan.

"DPR juga harus sadar bahwa terjadinya demo-demo tersebut menggambarkan DPR kurang bekerja dengan baik. Selain itu DPR juga perlu meminta maaf kepada para pendemo karena belum bekerja dengan baik," ujar Djadijono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com