Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Siapkan "Roadmap" Menuju Endemi Covid-19 secara Terukur

Kompas.com - 12/05/2022, 15:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah membuat peta jalan atau roadmap terukur mengenai persiapan Indonesia dalam transisi pandemi Covid-19 menuju endemi.

Kurniasih mengatakan, ada harapan besar di tengah publik agar pandemi bisa segera berakhir, sehingga pemerintah harus meresponsnya dengan fase yang jelas dan terukur meski peralihan tersebut akan tetap mengacu pada World Health Organization (WHO).

"Jalan menuju ke sana (endemi) harus dipersiapkan dengan roadmap dan terukur. Harus terukur dengan indikator yang jelas pada setiap fase agar mudah dilakukan evaluasi dan publik juga bersiap dengan kebijakan per fase menuju endemi," kata Kurniasih dalam siaran pers, Kamis (12/5/2022).

Baca juga: Tren Kasus Harian Covid-19 Indonesia dan Harapan Menuju Masa Endemi

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu berpendapat, roadmap terukur itu mesti mulai disiapkan seiring dengan melandainya kasus dan dimulainya pelonggaran aktivitas masyarakat, termasuk mudik Lebaran.

Menurut Kurniasih, sejumlah parameter dapat diterapkan sebelum pemerintah melonggarkan aktivitas masyarakat, antara lain cakupan vaksinasi, kasus aktif, maupun capaian vaksinasi booster di sebuah daerah.

"Longgarkan syarat perjalanan pada daerah dengan cakupan vaksinasi tinggi dan positif aktif sangat rendah. Berikan stimulus kepada UMKM yang terdampak pandemi agar proses recovery berlangsung lebih cepat," kata dia.

Kurniasih juga mendorong pemerintah untuk menetapkan target waktu kapan Indonesia memasuki fase endemi dan menyusun linimasa untuk mencapat target tersebut.

"Timeline waktu penting karena berkaitan dengan program dan juga anggaran. Jadi targetnya apa indikator dan target waktu di setiap fase, bisa dibuat misal fase pandemi terkendali, fase pra endemi baru memasuki fase endemi," kata Kurniasih.

Baca juga: Indonesia Menuju Endemi Covid-19 dan Tanggung Jawab di Tangan Masyarakat

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa fase endemi bukan berarti penyakit Covid-19 telah hilang, tetapi lebih terkendali.

Oleh karena itu, ia berpesan agar masyarakat tetap meneruskan kebiasaan baik dalam menjaga diri selama pandemi.

"Endemi bukan berarti penyakitnya hilang, tapi tetap kita waspadai. Malaria misalnya, penyakitnya masih ada di wilayah tertentu, sehingga perlu persiapan jika memasuki wilayah endemi malaria, begitu juga Covid-19," ujar Kurnasih.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air mulai bertransisi menuju endemi.

"Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan dalam merespons pandemi Covid-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi," kata Wiku dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (10/5/2022).

Wiku mengatakan, kondisi tersebut tercermin dari mulai menurunnya dampak Covid-19 terhadap perilaku sosial dan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Menkes: Status Endemi Tak Bisa Diputuskan Sendiri, Harus Lihat Kondisi Negara Lain

Ia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran menurun, indeks belanja mulai meningkat, dan mobilitas masyakat keluar rumah.

"Dan sebagaimana yang tertera data Covid-19 terkini nampak adanya penurunan tren angka kasus, perawatan di RS, termasuk layanan intensif dan kematian," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com