Kompas.com - 12/05/2022, 14:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, KPU akan kembali mengonsultasikan (konsinyering) dengan DPR terkait anggaran Pemilu 2024.

Pembahasan itu rencananya dilakukan Jumat-Minggu (13-15/5/2022).

"Jadi Insya Allah 13 sampai 15 Mei, jumat sampai Ahad besok. Konsentrasinya membahas dua hal, tahapan pemilu sama anggaran," ujar Hasyim di Kantor Kemendagri, Kamis (12/5/2022).

"Terutama anggaran yang diperlukan untuk dicairkan pada kegiatan 2022," lanjutnya.

Baca juga: Arti Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Pemungutan Suara Pemilu

Menurut Hasyim, berdasarkan perhitungan KPU, anggaran Pemilu 2024 mencapai sekitar Rp 76 triliun.

Pihaknya berharap, usai pembahasan konsinyering dengan DPR nantinya kepastian anggaran pemilu bisa disahkan.

"Moga-moga begitu (disahkan)," tegasnya.

Hasyim menambahkan, KPU berharap rapat konsinyering dengan DPR selesai dalam satu kali.

Sehingga nantinya dapat dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat (RDP) yang juga dapat selesai dalam satu pertemuan.

Sebelumnya Hasyim mengatakan, anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp 76,7 triliun masih mungkin ditekan.

Saat ini KPU sedang melakukan peninjauan dan penghitungan kembali kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.

"Anggaran yang sudah diajukan sekitar Rp 86 triliun, sudah di-review lalu dirasionalisasi menjadi sekitar Rp 76,6 triliun. Ada kemungkinan nanti masih ketemu angka yang rasional, efisien, dan efektif," ujar Hasyim dalam keterangan pers usai pelantikan anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 di Istana Negara, Selasa (12/4/2022).

Dia melanjutkan, pada tahun ini kegiatan besar KPU adalah pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024.

Tahapan pendaftaran alan dimulai pada Agustus mendatang.

"Sehingga, pada Desember akan kita ketahui partai politik peserta Pemilu 2024," tutur Hasyim.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun.

Baca juga: Jejak Sejarah Golput di Pemilu, Berawal dari Protes di Masa Orde Baru

Presiden meminta agar biaya tersebut dihitung ulang agar persiapannya dapat dilakukan secara bertahap.

"Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp 110,4 triliun, untuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun," ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi pada Senin (11/4/2022).

"Saya minta untuk dihitung lagi lebih detail, baik APBN maupun APBD, agar dapat dipersiapkan secara bertahap," tambah Kepala Negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Motif Sambo Membunuh Terkait Martabat, Pengacara Brigadir J: Bohong Itu

Polisi Sebut Motif Sambo Membunuh Terkait Martabat, Pengacara Brigadir J: Bohong Itu

Nasional
Ganjar Pranowo Diprediksi Jadi Lawan Terberat Prabowo pada Pilpres 2024

Ganjar Pranowo Diprediksi Jadi Lawan Terberat Prabowo pada Pilpres 2024

Nasional
Pesan Bupati Pemalang ke Bawahan Sebelum Terjaring OTT: Kalau Sudah Korupsi, Tak Ada Obatnya

Pesan Bupati Pemalang ke Bawahan Sebelum Terjaring OTT: Kalau Sudah Korupsi, Tak Ada Obatnya

Nasional
KPK: OTT Bupati Pemalang Terkait Suap Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan

KPK: OTT Bupati Pemalang Terkait Suap Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan

Nasional
Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Internasional, Polisi Aktif Jadi Kurir

Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Internasional, Polisi Aktif Jadi Kurir

Nasional
OTT Bupati Pemalang, KPK Tangkap 23 Orang

OTT Bupati Pemalang, KPK Tangkap 23 Orang

Nasional
9 Parpol Belum Pastikan Daftar Pemilu, KPU Imbau Jangan Mepet Tenggat Waktu

9 Parpol Belum Pastikan Daftar Pemilu, KPU Imbau Jangan Mepet Tenggat Waktu

Nasional
Survei Serologi: 98,5 Persen Penduduk RI Punya Antibodi Covid-19

Survei Serologi: 98,5 Persen Penduduk RI Punya Antibodi Covid-19

Nasional
Kekuatan Publik dan Media dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua

Kekuatan Publik dan Media dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua

Nasional
Pengakuan Sambo kepada Polisi, Emosi Lalu Minta Bharada E Bunuh Brigadir J...

Pengakuan Sambo kepada Polisi, Emosi Lalu Minta Bharada E Bunuh Brigadir J...

Nasional
Ketua KPK Sebut Penangkapan Bupati Pemalang Terkait Suap

Ketua KPK Sebut Penangkapan Bupati Pemalang Terkait Suap

Nasional
6 Parpol Akan Daftar ke KPU Hari Ini, Ada Partai Buruh, Berkarya, dan Ummat

6 Parpol Akan Daftar ke KPU Hari Ini, Ada Partai Buruh, Berkarya, dan Ummat

Nasional
KPK Tangkap Tangan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo

KPK Tangkap Tangan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo

Nasional
Prabowo Diyakini Menang jika Tak Bersaing dengan Ganjar dan Anies pada Pilpres 2024

Prabowo Diyakini Menang jika Tak Bersaing dengan Ganjar dan Anies pada Pilpres 2024

Nasional
Benny Mamoto Bantah Tudingan Dapat Imbalan dari Sambo: Tak Ada 'Deal' Apa Pun

Benny Mamoto Bantah Tudingan Dapat Imbalan dari Sambo: Tak Ada "Deal" Apa Pun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.