Jejak Sejarah Golput di Pemilu, Berawal dari Protes di Masa Orde Baru

Golput semacam ini kerap disebut golput ideologis, karena mereka yang melakukannya memiliki argumentasi yang kuat dan masuk akal.

Berkembang

Pada Pilpres 2004, tingkat golput pada putaran I menunjukkan angka 21,80 persen dan pada putaran II sebesar 23,40 persen.

Sedangkan pada Pilpres 2009, angka golput naik lagi menjadi 28,30 persen dan kembali meningkat pada Pilpres 2014 menjadi 30 persen.

Golput sebenarnya adalah hak politik. Selain tidak dilarang oleh undang-undang, golput juga bukan perbuatan kriminal.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Tetap Fokus Kerja Jelang Pemilu, KSP Singgung Etika Politik

Yang dilarang dan dapat terkena delik hukum adalah bila terbukti mengajak orang tidak memilih atau melakukan perbuatan yang menyebabkan pemilih tidak dapat menggunakan hal pilihnya.

Contoh yang dapat terkena delik, pengusaha atau pimpinan perusahaan tidak memberikan kesempatan bagi pekerjanya memakai hak pilih pada hari pemilu, entah dengan memberi kelonggaran waktu masuk kerja atau sekalian libur.

Delik terkait juga dapat dikenakan kepada jajaran penyelenggara pemilu bila terbukti menyebabkan pemilih kehilangan hak pilihnya dalam ranah tugas dan kewenangannya.

(Penulis : Tita Meydhalifah | Editor : Sari Hardiyanto)