Kompas.com - 12/05/2022, 06:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar akan dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten.

Ia rencananya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Kamis (12/5/2022) di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Muktabar menggantikan Wahidin Halim yang habis masa jabatannya sebagai Gubernur Banten.

Sebagaimana diketahui, ratusan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 akan digantikan oleh pj lantaran pemilihan kepala daerah (pilkada) baru akan digelar serentak pada 2024.

"Benar, nama-nama itu sudah fix," kata salah satu pejabat di Kemendagri mengonfirmasi nama-nama pj yang akan dilantik, dilansir dari Kompas.id.

Baca juga: Lima Pj Gubernur Dilantik Pagi ini, Latar Belakang Politis Jadi Sorotan

Bersamaan dengan pelantikan Muktabar, Tito juga akan melantik empat penjabat gubernur lainnya, yakni Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat menggantikan Muhammad Ali Baal Masdar. Lalu, Staf Ahli Kemenpora Hamka Hendra Noer dilantik sebagai Pj Gubernur Gorontalo menggantikan Rusli Habibie.

Kemudian, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Komjen Paulus Waterpauw dilantik sebagai Pj Gubernur Papua Barat menggantikan Dominggus Mandacan, serta Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Erzaldi Rosman Djohan.

Lantas, siapakah sosok Al Muktabar sebenarnya?

Profil Al Muktabar

Dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Banten, Al Muktabar menempuh pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu dan lulus tahun 1989.

Baca juga: Ini Daftar 5 Calon Penjabat Gubernur yang Kamis Besok Dilantik

Ia lantas melanjutkan studi S2 di Jurusan Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (UGM) dan meraih gelar magister pada 1996. Gelar magister juga diraih Muktabar dari Polytechnic Institute of New York tahun 1998.

Adapun gelar master diperolehnya tahun 2004 dari Program Studi Administrasi Negara Universitas Padjadjaran, dan tahun 2006 dari The Florida State University.

Sebelum menjadi Sekda Provinsi Banten, Muktabar lebih dulu menjadi pejabat di Kemendagri.

Catatan Kompas.com, Muktabar resmi menjabat sebagai Sekda Banten pada 27 Mei 2019 setelah dilantik oleh Gubernur Banten Wahidin Halim berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 52/TPA tahun 2019.

Perjalanan Muktabar sebagai Sekda Provinsi Banten terbilang tidak mulus. Pada 22 Agustus 2021, Muktabar tiba-tiba dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya.

Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin kala itu menampik bahwa pengunduran diri Muktabar karena adanya perselisihan dengan Wahidin Halim.

"Jadi beliau secara tertulis mengajukan permohonan pindah ke Kemendagri, kembali ke instansi asal. Melalui surat tanggal 22 Agustus 2021," kata Komarudin.

Baca juga: Profil Paulus Waterpauw, dari Kapolda sampai Penjabat Gubernur Papua Barat

Sebelum surat permohonan diteken oleh Presiden Jokowi, Muktabar untuk sementara ditempatkan sebagai staf biasa di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.

Namun, pada 16 Februari 2022, Muktabar secara mengejutkan menggugat Gubernur Banten Wahidin Halim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang. Gugatan itu dilayangkan karena Muktabar merasa tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Sekda Banten.

Singkat cerita, Wahidin Halim memutuskan akan menarik surat pemberhentian Sekda Provinsi Banten Muktabar ke Kemendagri.

Muktabar pun menjabat kembali sebagai Sekda Banten definitif sejak 23 Februari 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 2 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
PDI-P Desak Jokowi Tinggalkan Relawan yang Minta Serang Oposisi: Menakutkan...

PDI-P Desak Jokowi Tinggalkan Relawan yang Minta Serang Oposisi: Menakutkan...

Nasional
Pengacara Tegaskan Eks KSAU Agus Supriatna Tak Terima Uang Korupsi Helikopter AW-101

Pengacara Tegaskan Eks KSAU Agus Supriatna Tak Terima Uang Korupsi Helikopter AW-101

Nasional
Ismail Bolong Tak Hadiri Panggilan Kedua Bareskrim, Alasannya Stres

Ismail Bolong Tak Hadiri Panggilan Kedua Bareskrim, Alasannya Stres

Nasional
Pengamat: Jokowi dan Relawan Sudah 'Fight', tetapi Ganjar-nya Ngeles

Pengamat: Jokowi dan Relawan Sudah "Fight", tetapi Ganjar-nya Ngeles

Nasional
KY Akan Tempuh Proses Etik Terkait Hakim Agung Gazalba Saleh

KY Akan Tempuh Proses Etik Terkait Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Bareskrim: Pelaku Utama Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Ditangkap

Bareskrim: Pelaku Utama Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Ditangkap

Nasional
UPDATE 29 November: Kasus Covid-19 Bertambah 5.766 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.659.235

UPDATE 29 November: Kasus Covid-19 Bertambah 5.766 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.659.235

Nasional
BERITA FOTO: Berita Acara Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

BERITA FOTO: Berita Acara Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Nasional
Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Nasional
Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Nasional
'Chemistry' Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

"Chemistry" Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

Nasional
Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Nasional
Polri Kaji Perizinan Liga 1 dengan Sistem 'Bubble'

Polri Kaji Perizinan Liga 1 dengan Sistem "Bubble"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.