Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Al Muktabar: Pernah Diberhentikan sebagai Sekda, Kini Jadi Pj Gubernur Banten

Kompas.com - 12/05/2022, 06:19 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar akan dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten.

Ia rencananya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Kamis (12/5/2022) di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Muktabar menggantikan Wahidin Halim yang habis masa jabatannya sebagai Gubernur Banten.

Sebagaimana diketahui, ratusan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 akan digantikan oleh pj lantaran pemilihan kepala daerah (pilkada) baru akan digelar serentak pada 2024.

"Benar, nama-nama itu sudah fix," kata salah satu pejabat di Kemendagri mengonfirmasi nama-nama pj yang akan dilantik, dilansir dari Kompas.id.

Baca juga: Lima Pj Gubernur Dilantik Pagi ini, Latar Belakang Politis Jadi Sorotan

Bersamaan dengan pelantikan Muktabar, Tito juga akan melantik empat penjabat gubernur lainnya, yakni Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat menggantikan Muhammad Ali Baal Masdar. Lalu, Staf Ahli Kemenpora Hamka Hendra Noer dilantik sebagai Pj Gubernur Gorontalo menggantikan Rusli Habibie.

Kemudian, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Komjen Paulus Waterpauw dilantik sebagai Pj Gubernur Papua Barat menggantikan Dominggus Mandacan, serta Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Erzaldi Rosman Djohan.

Lantas, siapakah sosok Al Muktabar sebenarnya?

Profil Al Muktabar

Dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Banten, Al Muktabar menempuh pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu dan lulus tahun 1989.

Baca juga: Ini Daftar 5 Calon Penjabat Gubernur yang Kamis Besok Dilantik

Ia lantas melanjutkan studi S2 di Jurusan Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (UGM) dan meraih gelar magister pada 1996. Gelar magister juga diraih Muktabar dari Polytechnic Institute of New York tahun 1998.

Adapun gelar master diperolehnya tahun 2004 dari Program Studi Administrasi Negara Universitas Padjadjaran, dan tahun 2006 dari The Florida State University.

Sebelum menjadi Sekda Provinsi Banten, Muktabar lebih dulu menjadi pejabat di Kemendagri.

Catatan Kompas.com, Muktabar resmi menjabat sebagai Sekda Banten pada 27 Mei 2019 setelah dilantik oleh Gubernur Banten Wahidin Halim berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 52/TPA tahun 2019.

Perjalanan Muktabar sebagai Sekda Provinsi Banten terbilang tidak mulus. Pada 22 Agustus 2021, Muktabar tiba-tiba dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya.

Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin kala itu menampik bahwa pengunduran diri Muktabar karena adanya perselisihan dengan Wahidin Halim.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi'

"Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi"

Nasional
Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Nasional
Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Nasional
Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Nasional
Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Nasional
Prasetyo Edi Disebut Heru Budi Pantas Jadi Gubernur Jakarta, PDI-P: Baru Proses Lobi

Prasetyo Edi Disebut Heru Budi Pantas Jadi Gubernur Jakarta, PDI-P: Baru Proses Lobi

Nasional
Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Nasional
Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Nasional
Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Nasional
Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Nasional
Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 57,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum

Survei Litbang "Kompas": 57,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum

Nasional
Menkominfo Janji Negara Tak Bakal Kalah dari Sindikat Judi 'Online'

Menkominfo Janji Negara Tak Bakal Kalah dari Sindikat Judi "Online"

Nasional
Presiden Jokowi Minta Riset Keamanan Daun Kratom Dilanjutkan

Presiden Jokowi Minta Riset Keamanan Daun Kratom Dilanjutkan

Nasional
Soal Perkembangan Pencarian Harun Masiku, Menkumham: Saya Tidak Tahu

Soal Perkembangan Pencarian Harun Masiku, Menkumham: Saya Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com