Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/05/2022, 06:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Memperingati peringatan 24 tahun Tragedi Trisakti, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menunaikan janji mengusut sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia.

"KontraS mendesak Presiden Jokowi memenuhi janji dan melaksanakan tanggung jawab untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat di Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku di level nasional dan internasional," kata Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar dalam keterangan pers, Kamis (12/5/2022).

Aksi penembakan pada 12 Mei 1998 silam menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti, yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Saat kejadian keempatnya berada di dalam lingkungan kampus setelah mengikuti aksi unjuk rasa akibat dampak krisis ekonomi 1997.

Baca juga: Elang Mulia Lesmana, Mahasiswa yang Gugur dalam Tragedi Trisakti

Keempatnya saat ini dijuluki sebagai Pahlawan Reformasi. Sebuah monumen dibangun di lingkungan kampus Trisakti sebagai bentuk penghormatan kepada mereka.

Rivanlee mengatakan, penuntasan pelanggaran HAM berat secara berkeadilan dan bermartabat adalah utang janji yang belum ditepati oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berkuasa sejak 2014.

"Negara masih berhutang dan berkewajiban untuk mengungkapkan kebenaran, menggelar pengadilan untuk menegakkan keadilan dan juga menghukum pelaku, memulihkan kondisi korban-korban pelanggaran HAM, hingga menjamin ketidak berulangan pelanggaran HAM berat yang juga menjadi hak seluruh warga negara," ujar Rivanlee.

Sampai saat ini, kata Rivanlee, masyarakat masih menanti tindak lanjut laporan penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta penggunaan wewenang Presiden untuk menyelenggarakan Pengadilan HAM Tragedi Trisakti dan pelanggaran HAM berat lainnya di Indonesia.

Baca juga: Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Rivanlee juga menyinggung persoalan kondisi sosial ekonomi sebagai salah satu sisi yang terdampak dari adanya pelanggaran HAM berat dan memang wajib menjadi tanggung jawab Negara.

Menurut dia, pemulihan aspek sosial ekonomi bersamaan dengan aspek medis dan psikologi sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saling terkait dengan penyelenggaraan Pengadilan HAM sesuai Undang-Undang nomor 26 tahun 2000.

Jika negara, kata Rivanlee, memilah secara serampangan kebijakan dan sasaran penuntasan pelanggaran HAM berat hanya akan menghadirkan diskriminasi dan mengkerdilkan peraturan yang telah mengatur tentang pemenuhan hak korban.

"Sebagai konsekuensi, cara tersebut tidak menyelesaikan inti permasalahan karena hanya melanggengkan impunitas," ucap Rivanlee.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gagal Ginjal Muncul Lagi, Tim Advokasi Minta Kemenkes-BPOM Tanggung Jawab

Gagal Ginjal Muncul Lagi, Tim Advokasi Minta Kemenkes-BPOM Tanggung Jawab

Nasional
Singgung Anies dan Formula E, KPK Diminta Jelaskan SOP Penetapan Tersangka

Singgung Anies dan Formula E, KPK Diminta Jelaskan SOP Penetapan Tersangka

Nasional
Terpidana Korupsi Tanah Munjul Anja Runtuwene Meninggal Dunia

Terpidana Korupsi Tanah Munjul Anja Runtuwene Meninggal Dunia

Nasional
Polri: Anton Gobay Tiga Kali Upayakan Penyelundupan Senpi Ilegal ke Indonesia

Polri: Anton Gobay Tiga Kali Upayakan Penyelundupan Senpi Ilegal ke Indonesia

Nasional
MKMK: Hakim MK yang Terbukti Ubah Substansi Putusan Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

MKMK: Hakim MK yang Terbukti Ubah Substansi Putusan Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

Nasional
Cek Inflasi Daerah Tiap Minggu, Jokowi: Sehingga Semua Kerja Keras

Cek Inflasi Daerah Tiap Minggu, Jokowi: Sehingga Semua Kerja Keras

Nasional
GP Mania Bubar karena Ganjar Miskin Gagasan, PDI-P: Gagasan yang Mana?

GP Mania Bubar karena Ganjar Miskin Gagasan, PDI-P: Gagasan yang Mana?

Nasional
Jokowi Ajak Pemred Media Blusukan ke Pasar di Kota Medan

Jokowi Ajak Pemred Media Blusukan ke Pasar di Kota Medan

Nasional
Soal Keterkaitan Anton Gobay dan Lukas Enembe, Polri: Tak Bisa Dibuka ke Publik

Soal Keterkaitan Anton Gobay dan Lukas Enembe, Polri: Tak Bisa Dibuka ke Publik

Nasional
Ketika Anggota DPR Minta Penjelasan KPK soal Mekanisme OTT...

Ketika Anggota DPR Minta Penjelasan KPK soal Mekanisme OTT...

Nasional
Alasan GP Mania Bubar, Ketum Joman: Kita Lihat Ganjar Miskin Gagasan

Alasan GP Mania Bubar, Ketum Joman: Kita Lihat Ganjar Miskin Gagasan

Nasional
KPK Apresiasi Polri Keliling Asean Buru DPO Korupsi

KPK Apresiasi Polri Keliling Asean Buru DPO Korupsi

Nasional
Dijuluki Partai Artis Nasional, PAN: Mereka Sudah Memiliki Keunggulan

Dijuluki Partai Artis Nasional, PAN: Mereka Sudah Memiliki Keunggulan

Nasional
Respons Gempa Turkiye, Dompet Dhuafa Berangkatkan 3 Dokter dan 2 Relawan

Respons Gempa Turkiye, Dompet Dhuafa Berangkatkan 3 Dokter dan 2 Relawan

Nasional
HPN 2023, BPJS Ketenagakerjaan Angkat Martabat Pekerja Pers lewat Perlindungan Jaminan Sosial

HPN 2023, BPJS Ketenagakerjaan Angkat Martabat Pekerja Pers lewat Perlindungan Jaminan Sosial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.