Mengapa Perppu Bersifat Sementara dan Terbatas?

KOMPAS.com – Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.

Dasar hukum pembentukan Perppu adalah Pasal 22 UUD 1945. Pasal 22 Ayat 1 berbunyi, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perppu memiliki tingkatan yang sama dengan undang-undang.

Materi muatan Perppu pun sama dengan yang ada pada undang-undang sehingga memiliki norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang.

Baca juga: Mengingat Lagi Saat Jokowi Ingkar Janji soal Perppu KPK...

Sifat Perppu

Perppu memiliki jangka waktu yang tidak lama sehingga bersifat sementara dan terbatas.

Ini dikarenakan Perppu harus segera dimintakan persetujuan pada DPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 ayat 2 yang berbunyi, “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.”

Jika disetujui, Perppu tersebut akan ditetapkan menjadi undang-undang. Namun, jika tidak, maka Perppu itu harus dicabut.

Syarat ditetapkannya Perppu

Istilah kegentingan yang memaksa tidak bisa dimaknai sama dengan keadaan bahaya.

Keadaan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UUD 1945 memang menjadi salah satu penyebab proses pembentukan undang-undang secara normal tidak bisa dilakukan.

Namun, keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa presiden untuk menetapkan Perppu adalah keadaan yang ditafsirkan secara subjektif dari penilaian presiden atau pemerintah.

Meski demikian, penilaian subjektif presiden atau pemerintah harus didasarkan pada keadaan yang objektif.

Baca juga: Perppu Ormas Disahkan, Pemerintah Kini Bisa Bubarkan Ormas

Standar objektif penerbitan Perppu dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Berdasarkan putusan MK tersebut, ada tiga syarat yang menjadi parameter dalam menetapkan suatu keadaan yang genting, yakni:

• Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
• Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau sudah ada tapi tidak memadai;
• Kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang sesuai prosedur biasa karena akan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan keadaan yang mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan.

Hak presiden untuk menetapkan Perppu menjadi amanat yang diemban presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.

Referensi:

• Mujiburohman, Dian Aries. 2019. Pengantar Hukum Tata Negara. Sleman: STPN Press.
• Sihombing, Eka N.A.M., dan Irwansyah. 2019. Hukum Tata Negara. Medan: Enam Media.
• UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019
• Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 76 Tahun 2021