Kemenangan Marcos Jr di Filipina: Alarm bagi Demokrasi Indonesia

DINASTI Marcos menancapkan kembali kekuasaan di Filipina. Ferdinand Marcos Jr, anak mendiang diktator Filipina, Ferdinand Marcos, memastikan kemenangannya di Pemilu Presiden Filipina, Selasa (10/5/2022).  

"Bagi Indonesia, hasil Pemilu Presiden Filipina ini adalah alarm. Politik Filipina dan Indonesia banyak mirip," kata peneliti dan pendiri Institut Riset Indonesia, Dian Permata, dalam perbincangan dengan Kompas.com, Selasa.

Seperti halnya Filipina, kata Dian, orang Indonesia juga cenderung punya ingatan pendek, gampang lupa, termasuk atas kesalahan besar pada masa lalu dari sosok pilihannya pada hari ini. 

"Ini masih didukung lagi oleh ekologi politik Indonesia, termasuk di dalamnya sistem politik Indonesia," tegas Dian.

Kemiripan ekologi dan situasi politik Filipina dan Indonesia, ungkap Dian, bisa disimak antara lain dari disertasi Dante C Simbulan yang mengulik sosiopolitik Filipina. Salah satu yang kental kemiripannya adalah praktik oligarki di Filipina dan Indonesia.

"Oligarki adaptif dengan perubahan-perubahan sistem, termasuk reformasi. Tidak heran, banyak pengusaha terjun ke dunia politik," ujar Dian meringkas salah satu implikasi temuan Simbulan.

KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Gambaran patronase dan distribusi kalangan elite di Pemerintahan Filipina dalam disertasi Dante C Simbulan (halaman 416) yang menginvestigasi sosiopolitik Filipina.

Di level pemilih, kondisi di Indonesia dan Filipina juga relatif sama. Ekspresi Anthony Sola, salah satu warga pendukung Marcos Jr, atas hasil Pemilu Presiden Filipina, memberikan gambaran awal.

"Dia akan mengangkat negara kami dari kemiskinan yang kami alami sekarang," kata Sola yang tak menutupi kegembiraannya, Selasa, seperti dikutip AFP. 

Dengan disinformasi yang meluas lewat jejaring Facebook, pendukung Marcos Jr seperti Sola bahkan menegasikan fakta yuridis tentang kasus korupsi keluarga Marcos pada masa lalu.

"Saya tidak percaya mereka mencuri uang. Jika mereka melakukannya, mereka seharusnya sudah dipenjara," sangkal Sola atas kasus korupsi senilai 10 miliar dollar AS dalam periode kekuasaan Ferdinand Marcos.

Sekitar 43 persen orang Filipina mendaku diri berstatus miskin dan 39 persen yang lain merasa berada di ambang batas kemiskinan, berdasarkan jajak pendapat Social Weather yang dipublikasikan pada 21 Maret 2022. 

Kekalutan atas kemiskinan yang membelit dan nostalgia atas situasi yang dirasa menyajikan kemakmuran—walau bisa jadi semu—jadi pendorong dukungan suara dalam Pemilu Presiden 2022 bagi Marcos Jr. 

Baca juga: Marcos Jr Klaim Menang Pilpres Filipina: Nilai Saya Bukan dari Leluhur, tapi Tindakan

Suasana kebatinan di Filipina ini mungkin sepadan dengan meme yang beberapa waktu lalu ramai di Indonesia, "Enak jamanku, to?" 

Dalam situasi kebatinan pemilih yang merasa kondisi sekarang tak lebih baik dari suatu masa pada masa lalu, pengingat tentang korupsi, oligarki, dan pelemahan demokrasi menjadi bak angin lalu. 

Bongbong, panggilan Ferdinand Marcos Jr, meraup 56 persen dukungan suara dari pemilih Filipina. Perolehan suara ini lebih dari dua kali lipat dukungan yang didapat kompetitor terkuatnya, Leni Robredo, yang beraliran liberal. 

Serasa belum cukup menyentak, mayoritas pemilih Filipina pun tampak menegasikan dampak buruk enam tahun pemerintahan otoriter Rodrigo Duterte yang akan segera berakhir. Putri Duterte, Sara Duterte, meraup pula suara mayoritas untuk kursi Wakil Presiden Filipina. 

Alarm demokrasi

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, berpendapat bahwa kemenangan Bongbong dan Sara di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Filipina merupakan alarm pengingat bagi demokrasi di Indonesia.

Ini terutama bila tak ada upaya kolektif mengantisipasi hal serupa terjadi di sini.

"Ini alarm bagi sistem demokrasi. Jika sebuah negara terlalu mengandalkan kultus dan ketokohan individu daripada pembangunan demokrasinya, kasus-kasus seperti Filipina akan muncul juga di Indonesia," kata Adnan, Rabu (11/5/2022).

Adnan berpendapat, konteks politik Indonesia dan Filipina sebenarnya agak berbeda. Setidaknya, kata dia, generasi muda Indonesia relatif lebih kritis menyikapi kemunculan dan penampilan tokoh-tokoh politisi pada hari-hari ini.

Baca juga: Korban Era Marcos Senior Ungkap Kekhawatiran atas Naiknya Putra Diktator Filipina ke Puncak Kekuasaan

Namun, dalam hal ancaman bagi demokrasi terkait pengkultusan individu, Adnan sepakat bahwa hal itu adalah celah bagi langgengnya oligarki dan harapan-harapan palsu, termasuk di Indonesia bahkan dalam periode kedua jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Setiap kali survei, perbaikan ekonomi selalu jadi poin prioritas harapan publik. Jokowi dipercaya mampu menjadi jawaban dalam dua periode jabatannya. Namun, (pada saat bersamaan) masyarakat mengeluhkan ekonomi juga," ungkap Adnan.

Kasus minyak goreng yang merebak sejak akhir 2021 hingga beberapa waktu lalu, sebut Adnan, bisa menjadi salah satu contoh keluhan publik soal penanganan ekonomi. Kasus itu juga sejatinya mengungkap kegagalan pemerintah. 

"Kita kerap dimanipulasi oleh keyakinan kita sendiri tentang ketokohan yang asumsinya menyelesaikan persoalan," ujar Adnan.

Dalam hal Filipina, lanjut Adnan, kultur masyarakat yang berbasis klan juga menyuburkan primordialitas. Meski Indonesia tak sepenuhnya mirip terkait konteks ini, ada gelagat yang tetap perlu diantisipasi pula. 

Oligarki di Indonesia, kata Adnan, juga adalah persoalan yang tak bisa dinafikan seperti halnya di Filipina. Orde Baru dengan Soeharto sebagai patron juga tak pernah benar-benar bakal bisa dihapus dari Indonesia. 

Tidak dapat dimungkiri bahwa sejumlah politisi yang namanya masih berseliweran bahkan berada di pemerintahan hingga sekarang merupakan sosok yang lahir dan besar dari Orde Baru. 

Baca juga: Kembalinya Dinasti Marcos di Filipina: Anugerah untuk China, Canggung bagi AS

Menurut Adnan, reformasi di Indonesia hanya mampu menyingkirkan Soeharto dari kekuasaan. Dalam struktur ekonomi politik, Orde Baru masih mengakar hingga sekarang. 

"(Reformasi sejauh ini masih) gagal membangun struktur ekonomi politik yang lebih bersih, lebih demokratis. Para pemain politik dan ekonomi tidak banyak bergeser (dari Orde Baru)," ujar Adnan. 

Tantangan bagi Indonesia

Belajar dari hasil Pemilu Presiden Filipina 2022, Adnan meminta para aktor politik lebih fokus memperkuat institusi demokrasi daripada "jualan" sosok atau figur. 

"Kalau tidak begitu, demokrasi bisa menjadi ricuh. Kelihatan bagus tapi borok banyak," tegas dia.

Berkaca dari Filipina, ungkap Adnan, proses hukum atas rezim korup Marcos memang ada. Namun, keluarga penguasa Filipina tersebut tetap menikmati hasil korupsi, punya kekebalan hukum, dan Imelda Marcos pun masih menjadi idola bagi sebagian masyarakat.

Masih dari Pemilu Filipina 2022, strategi Marcos Jr yang menggandeng Sara Duterte juga patut dicermati. Yang ini terkait isu politik populisme, strategi yang lebih dulu digunakan ayah Sara untuk menduduki tampuk kekuasaan. 

"Kasus Filipina ini memberikan pelajaran bahwa lagi-lagi yang dilihat masih individu dan calon, bukan kualitas dan kapasitas institusi politiknya," tegas Adnan.

Baca juga: Profil Ferdinand Marcos Jr, Anak Diktator yang Jadi Presiden Terpilih Filipina

Bagi Indonesia, kedua hal di atas juga terjadi dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, Adnan melihat ada tren praktik korupsi yang kini berjalan lebih leluasa, lebih mudah, dan lebih berani, sebagai imbas kebijakan anti-korupsi yang sekadar pragmatis. 

"Harus kita akui bahwa sistem antikorupsi tengah mengalami relaksasi," ujar Adnan. 

Lalu, populisme dan arus disinformasi yang membanjiri media sosial pun terjadi di Indonesia. Kedua hal ini di Filipina bahu-membahu menegasikan fakta sejarah tentang kekejaman dan praktik korupsi yang terjadi selama rezim Marcos berkuasa.  

"Belajar dari Filipina, kelompok masyarakat sipil dan kita semua harus cukup kuat untuk membangun counter narasi (atas arus disinformasi dan praktik politik populisme)," kata Adnan. 

Di tengah PR besar membendung politik uang dalam kontestasi politik, tegas Adnan, pendidikan politik harus terus diperkuat. Rekam jejak para aktor dan catatan sejarah harus terus menjadi ingatan kolektif publik. Semangat menolak lupa harus terus dijaga dan dirawat.

Sekilas Pemilu Filipina 2022

Bongbong dalam kampanyenya tegas menolak mencela tindakan brutal dan koruptif keluarganya. Pengingkarannya ini mendapatkan angin dari penggunaan media sosial untuk mengembuskan disinformasi tentang rekam jejak keluarga Marcos. 

Sekadar pengingat pula, mantan Ibu Negara, Imelda Marcos, pernah diasingkan pada 1986 lewat revolusi kekuatan rakyat. 

Meski kemenangan Bongbong sudah dapat dipastikan dari hasil perhitungan sementara, penetapan hasil Pemilu Filipina 2022 dijadwalkan paling cepat terjadi pada 28 Mei 2022. 

Di tengah gegap gempita kegembiraan pendukung Marcos Jr, kalangan lain di Filipina tengah berduka, terutama mereka yang pernah terlibat revolusi kekuatan rakyat. 

"Akan ada lebih banyak kematian, akan ada lebih banyak utang, akan ada lebih banyak kelaparan. Keluarga Marcos akan mencuri," ujar Mae Paner, aktivis yang pernah menjadi bagian dari revolusi rakyat, seperti dikutip AFP. 

Baca juga: Detik-detik Kejatuhan Diktator Filipina Ferdinand Marcos

Suara serupa muncul dari para aktivis hak, pemimpin gereja Katolik, dan komentator politik. Bonifacio Ilagan, yang pernah dua tahun dipenjara dan disiksa di masa darurat militer Marcos berpendapat hasil Pemilu Filipina 2022 ini menyesakkan.

"(Hasil pemilu ini) mengungkapkan sebegitu dalam tipu daya para penipu sejarah meresap ke dalam kesadaran orang Filipina," ujar Ilagan, seperti dikutip AFP.

Wakil Presiden petahana dan kompetitor Bongbong, Leni Robredo, menyatakan kekecewaan atas hasil pemilu tetapi berjanji akan tetap berjuang melawan pemerintahan yang buruk. 

Di antara janji kampanye Lobredo adalah membersihkan gaya politik kotor yang sekian lama menunggangi demokrasi feodal dan korup dengan hanya segelintir nama keluarga memegang kendali.

Pada pekan-pekan terakhir menjelang hari pemungutan suara, kampanye Lobredo telah berubah menjadi gerakan pro-demokrasi yang antara lain menarik hampir satu juta orang untuk aksi protes di Manila.

Kepolisian Filipina mengimbau rakyat negara itu untuk tenang dan menghormati hasil pemungutan suara. Seruan ini seturut kekhawatiran akan ada reaksi ketidakpuasan terhadap hasil pemilu yang diwarnai tudingan ketidakberesan dalam proses pemungutan suara yang digelar pada Senin (9/5/2022).

Komisi pemilihan Filipina mengklaim tabulasi suara berjalan baik, sekalipun mengakui ada antrean panjang dan masalah dalam penggunaan mesin pemungutan suara. 

Analis Mark Thompson mengatakan harus ada perluasan pesan dan tuntutan atas pemerintahan yang baik digaungkan oleh oposisi. Ini terkait dengan psikologi pemilih yang berpendapat pemerintahan setelah era Marcos gagal meningkatkan kesejahteraan. 

Baca juga: Kembalinya Dinasti Marcos yang Kejam ke Pucuk Kekuasaan Filipina

Bagi Marcos, harapan publik untuk perbaikan kehidupan sejatinya juga simalakama, terutama dalam situasi global yang masih terpuruk antara lain oleh pandemi Covid-19. 

"Dia belum menetapkan rencana yang koheren, terperinci, untuk mengembalikan ekonomi Filipina ke jalurnya setelah kehancuran akibat pandemi," kata analis Eurasia Group Peter Mumf, sebagaimana dikutip AFP.

Pada Rabu, Bongbong mengklaim kemenangannya di Pemilu Presiden Filipina 2022. Menurut juru bicaranya, Bongbong pun bersumpah akan menjadi pemimpin bagi semua orang Filipina.

Hal pertama yang dilakukan dalam hitungan jam setelah kepastian kemenangan, Marcos Jr mengunjungi kuburan ayahnya di pemakaman pahlawan nasional di Manila.

Foto-fotonya berdiri di depan kuburan Marcos dengan kepala tertunduk dan tangan kanan menutup mata seperti tengah menangis beredar di media sosial resminya pada Rabu.

Marcos bersumpah akan berhasil dalam masa jabatannya yang akan dimulai pada 30 Juni 2022, dengan ekonomi, harga, pekerjaan, dan pendidikan menjadi prioritas pemerintahannya.

"Saya tahu penghitungan belum selesai, ini belum resmi, tapi saya selalu dipandu dan selalu melihat fakta bahwa 31 juta warga negara kita memilih untuk bersatu," kata Marcos dalam

Menyikapi hasil Pemilu Presiden Filipina 2022, Washington menyatakan akan mencari hubungan keamanan yang erat dengan rezim baru, sekalipun mengakui ada tantangan dari beban sejarah keluarga Marcos. 

“Harapan kami adalah kami dapat terus bekerja sama dengan erat,” kata Kurt Campbell, pejabat tinggi Gedung Putih di Asia.

Kelompok hak asasi, pemimpin gereja Katolik, dan analis politik khawatir kemenangan besar Marcos dapat membuatnya berani memerintah dengan tangan besi dan mendorong perubahan konstitusi yang memperkuat kekuasaannya. 

Bersama Sara Duterte, Bongbong akan berkuasa selama enam tahun ke depan, bila kemenangannya ditetapkan otoritas pemilu setempat. Bongbong sudah pula menyebut bahwa Presiden yang akan segera lengser, Duterte, akan menjadi Menteri Pendidikan di kabinetnya.

Tantangan paling nyata pertama bagi Marcos Jr di masa jabatannya nanti adalah gerakan pro-demokrasi. 

"Saya pikir oposisi masih bisa berada dalam posisi untuk memeriksa naluri terburuk dari pemerintahan Marcos dan Duterte yang akan datang," kata analis politik Richard Heydarian, Rabu, seperti dikutip AFP.

Kompetitor lain Bongbong, Manny Pacquino, pada Rabu sudah mengakui kemenangan Marcos Jr dan mengucapkan selamat.

Petinju kebanggaan Filipina ini selama kampanye menggaungkan janji perang atas korupsi, pemberantasan narkoba, dan perbaikan kehidupan orang miskin. Dalam ucapan selamatnya kepada Marcos, dia berharap Bongbong akan membantu orang miskin saat berkuasa nanti. 

"Sebagai petinju dan atlet, saya tahu bagaimana menerima kekalahan," kata Pacquino, lewat video yang diunggah di akun Facebook-nya, Selasa. 

Jauh-jauh hari, survei memprediksi Pacquino tak punya peluang dalam Pemilu Filipina 2022. Hasil perhitungan sementara memberikan hasil 6,6 persen suara saja untuk Pacquino, setara kurang dari empat juta suara. 

Pacquiao mengumumkan pengunduran dirinya dari tinju pada September 2021, tak lama sebelum menyatakan pencalonannya sebagai presiden. Kepada AFP, saat itu dia menyatakan tak akan kembali berlaga di ring tinju bila kalah di pemilu.

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI