Kompas.com - 11/05/2022, 21:11 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya pengawasan atasan dari oknum polisi berpangkat Briptu berinisial HSB yang diduga terlibat penambangan emas ilegal.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai, seharusnya keterlibatan oknum polisi itu dapat diketahui sejak awal jika ada pengendalian internal dari lembaga yang menaungi oknum polisi tersebut.

Baca juga: Pukat UGM Sebut Kasus Tambang Emas Ilegal Briptu HSB Merupakan Fenomena Gunung Es

"Kejadian ini menunjukan lemahnya pengawasan atasan langsung, pengendalian internal di lembaga tersebut, kan tidak mungkin ya seorang polisi dengan pangkat yang Briptu dia memiliki life style, gaya hidup yang mewah dan harta yang luar biasa," ujar Alex kepada Kompas.com, Rabu (11/5/2022).

"Kalau hal itu diketahui sejak awal, sejak dini, kan bisa dicegah, artinya atasan langsung yang bersangkutan bisa menanyakan dari mana yang bersangkutan bisa memiliki kekayaan yang banyak, seperti itu kan bisa kita cegah sejak dini," ucapnya.

Baca juga: Kompolnas Duga Briptu HSB Tidak Bekerja Sendirian Mengelola Tambang Emas Ilegal

Kendati hingga kini KPK belum mendapatkan data lengkap soal seberapa besar kekayaan yang dimiliki dari kepemilikan tambang emas tersebut tersebut, Alex tetap menyayangkan peristiwa itu melibatkan oknum kepolisian.

Padahal, menurutnya, sebagai seorang aparat penegak hukum seharusnya seorang polisi bisa mencari garda terdepan pencegahan terjadinya penambangan ilegal tersebut.

"Seharusnya (oknum itu) mencegah adanya penyelundupan, tapi justru malah terlibatkan ilegal mining, itu kan luar biasa sekali kalau itu dilakukan seorang aparat penegak hukum. Ini yang harus menjadi perhatian dan keprihatinan kita bersama saya kira," ucap Alex.

Kendati demikian, lanjut dia, KPK tetap akan membantu Polda Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menelusuri aliran dana dari kasus penambangan emas ilegal yang melibatkan HSB.

Baca juga: Oknum Polisi Briptu HSB, Tersangka Kasus Tambang Emas Ilegal, Diduga Terlibat Jaringan Narkoba

Alex mengatakan, lembaganya akan membantu Polda Kaltara untuk menyelisik dugaan adanya aliran dana dari kegiatan tambang ilegal tersebut.

"Yang namanya tambang ilegal itu kan berarti kemungkinan ada keterlibatan dari aparat setempatkan, enggak mungkin lah panambangan dilakukan tanpa sepengetahuan dari masyarakat atau aparat setempat," ujar Alex.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Cut Meutia dalam Uang Kertas Baru Pecahan Rp 1.000

Profil Cut Meutia dalam Uang Kertas Baru Pecahan Rp 1.000

Nasional
Profil MH Thamrin yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Pecahan Rp 2.000

Profil MH Thamrin yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Pecahan Rp 2.000

Nasional
3 Partai yang Gagal Lolos Pendaftaran Pemilu Konsultasi ke Bawaslu, Siap Gugat KPU

3 Partai yang Gagal Lolos Pendaftaran Pemilu Konsultasi ke Bawaslu, Siap Gugat KPU

Nasional
Profil Ir. Djuanda yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Rp 50.000

Profil Ir. Djuanda yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Rp 50.000

Nasional
Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Nasional
Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

Nasional
Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Nasional
Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.