Dua Dari Lima WNI yang Disanksi AS Terkait Pendanaan ISIS Merupakan Mantan Napi Teroris

Kompas.com - 11/05/2022, 13:29 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Amerika Serikat memberikan sanksi pada lima warga negara Indonesia (WNI) karena diduga menjadi fasiltator keuangan kelompok terorisme Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan, dua dari lima warga itu, yakni Ari Kardian dan Rudi Heriadi, merupakan mantan narapidana terorisme (napiter)

“Ari sudah bebas, kasusnya memfasilitasi pengiriman orang ke Suriah. Ia dua kali diproses hukum. Hukuman pertama dan kedua (vonisnya) 3 tahun,” tutur Dedi dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (11/5/2022).

Lalu Rudi adalah simpatisan ISIS yang pernah tinggal di Suriah.

“Rudi (dihukum) tahun 2019, vonisnya 3 tahun 6 bulan, baru bebas,” sebutnya.

Baca juga: Polri Duga 3 dari 5 WNI yang Disanksi AS Berada di Suriah

Sementara itu dua WNI yang mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat diduga kuat masih berada di Suriah.

“Dua orang perempuan Dwi Dahlia Susanti dan Dini Ramadani diyakini kuat saat ini berada di Suriah, diketahui dari dokumen perjalanan,” paparnya.

Terakhir, WNI yang menjadi fasilitator ISIS adalah Dandi Adiguna. Berdasarkan keterangan dari keluarganya, lanjut Dedi, ia telah meninggalkan Indonesia.

“Berdasarkan keterangan ayahnya, sudah di luar negeri mungkin juga di Suriah,” pungkasnya.

Sebelumnya Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ahmad Nurwakhid mengatakan kelima WNI itu terlibat foreign terrorist fighter (FTF) ISIS.

Ia menyampaikan pencantuman kelima nama warga itu merupakan upaya pencegahan pendanaan terorisme.

Nurwakhid menegaskan, pihaknya akan melakukan tindak lanjut sesuai otoritas dan wewenang pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran Tentang Ekstradisi.

Baca juga: Rekam Jejak 5 WNI Fasilitator Keuangan ISIS yang Disanksi AS

“Dalam kasus FTF, BNPT sejatinya sudah memiliki satgas penanggulangan FTF yang dipimpin oleh Kepala BNPT sebagaimana keputusan Kemenko Polhukam,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.