Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Diminta Jadi Utusan Khusus Korsel untuk Damaikan Dua Korea

Kompas.com - 11/05/2022, 08:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri diminta menjadi utusan khusus Pemerintah Korea Selatan untuk menciptakan perdamaian abadi di dua negara, Korea Selatan dan Korea Utara.

Adapun hal tersebut diketahui setelah Megawati menerima audiensi dengan perwakilan pemerintah dan parlemen Korsel pada Selasa (10/5/2022) waktu setempat.

“Wakil Ketua DPR dan Sekretaris Presiden Korsel atas nama Pemerintah Korsel di bawah Presiden Yoon meminta Ibu Megawati Soekarnoputri tetap membantu atau menjadi utusan khusus untuk membuat perdamaian abadi dua Korea,” ujar Ketua DPP PDI-P Rokhmin Dahuri dalam keterangannya, Selasa.

Baca juga: Megawati Hadiri Pelantikan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol

Pertemuan itu digelar di Hotel Lotte Seoul, Korsel. Megawati didampingi oleh Bendahara Umum DPP PDI-P Olly Dondokambey.

Ada pula Duta Besar RI untuk Korsel Gandi Sulistiyanto turut hadir dalam pertemuan.

Menurut Rokhmin, Megawati bersedia menerima permintaan menjadi utusan khusus Korsel terkait perdamaian di Korea.

Megawati, kata Rokhmin, menerima permintaan itu dengan senang hati.

“Ibu Megawati menyarankan pendekatan dari hati ke hati atau persaudaraan harus diutamakan untuk perdamaian permanen kedua Korea,” ujar dia.

Rokhmin juga menyampaikan, Sekretaris Presiden Korsel Kim Seok-Ki mengatakan bahwa pemerintah dan rakyat Korsel yang paham sejarah memandang Megawati sebagai tokoh dunia penting.

Baca juga: Alasan SIA Nilai Megawati Layak Dapat Gelar Profesor Kehormatan

Kim yakin, Presiden ke-5 RI itu mampu memfasilitasi tercapainya perdamaian permanen antar kedua Korea dalam waktu tidak lama lagi.

Megawati berkunjung ke Korea Selatan dalam rangka menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Korsel Yoon Suk Yeol pada Selasa.

Ia juga akan menerima gelar profesor kehormatan dari Seoul Institute of the Arts (SIA).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com