Kompas.com - 10/05/2022, 19:05 WIB
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammad Fasha Kautsar mengaku uang senilai Rp 8,8 miliar yang ada di rekening Bank Mandiri miliknya didapat dari orang tua dan fee hasil penukaran valuta asing (valas).

Adapun Fasha merupakan anak terdakwa kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wawan Ridwan. 

Informasi ini diketahui dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (10/5/2022).

Baca juga: Beri Uang Ratusan Juta ke Eks Pramugari Garuda, Anak Terdakwa Korupsi Ditjen Pajak Mengaku Ayahnya Anggota DPR

Awalnya, jaksa bertanya tentang sumber uang yang masuk ke rekening miliknya, karena sumber transaksi itu berasal dari money changer bernama Raja Valutama Exchange.

“Ini transaksi (masuk) cukup banyak, ada Rp 1 miliar, ada Rp 869 juta, saudara bilang ini kan uang (di rekening) dari orang tua, bisa bisa dijelaskan?,” tanya jaksa dalam persidangan.

“Bersumber ada yang dari brankas orang tua, ada lagi saya sempat diminta tolong orang menukar sejumlah dollar dan dari penukaran itu saya dapat fee,” jawab Fasha.

Ia mengaku mengambil uang dari brankas milik Wawan dalam bentuk valas. Jika ditukarkan jumlahnya setara Rp 300 juta.

Farsha mengaku mengambil uang itu tanpa diketahui oleh anggota keluarganya.

Secara resmi, lanjut dia, kedua orang tuanya hanya memberi uang senilai Rp 5.000.000-7.000.000 sebagai uang saku kuliah.

Jaksa pun mencecar keterangan Farsha itu dengan menunjukan bukti rekening koran.

“Tapi di sini, rekeningnya yang masuk ada miliaran, ada yang ratusan juta, enggak ada yang lima jutaan ini, cuma ada dua transaksi,” ungkap jaksa.

Baca juga: KPK Eksekusi Eks Pejabat Ditjen Pajak Dadan Ramdani ke Lapas Sukamiskin

Farsha pun tetap berkilah bahwa uang di rekeningnya adalah hasil mengambil valas di brankas milik Wawan dan fee yang didapatkannya karena membantu seseorang untuk menukarkan uang.

Tapi ia menampik jika Wawan pernah memintanya secara khusus untuk menukarkan valas ke mata uang rupiah.

“Dengan orang tua, saya tidak pernah (diminta) menukarkan mata uang asing,” sebutnya.

Terakhir, Farsha pun menyatakan tak tahu menahu sumber uang dalam brankas milik Wawan.

Diketahui jaksa menduga Wawan turut melakukan tindak pidana pencucian uang dengan mengalihkan sejumlah uang hasil suap dan gratifikasi yang diterimanya.

Baca juga: Kata Ditjen Pajak Soal Pengenaan PPN Kendaraan Bekas

Pada dakwaan, jaksa menyebut Wawan memakai rekening atas nama Farsha untuk mengirimkan sejumlah mata uang asing yang telah ditukar ke dalam rupiah.

Isi rekening itu dicurigai jaksa karena jumlahnya yang amat besar, sementara Farsha diketahui masih berstatus sebagai mahasiswa.

Selain pencucian uang, Wawan turut didakwa telah menerima suap senilai Rp 6,4 miliar dan gratifikasi Rp 2,4 miliar.

Jaksa mengatakan, uang itu diterima Wawan karena telah merekayasa kewajiban pajak sejumlah perusahaan tahun 2016-2017.

Suap diduga diberikan oleh PT Gunung Madu Plantations (GMP), Jhonlin Baratama (JB) dan Bank Pan Indonesia (Panin).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri dan PSSI Gelar Rapat Koordiinasi Bahas Pengamanan Kompetisi Sepak Bola

Polri dan PSSI Gelar Rapat Koordiinasi Bahas Pengamanan Kompetisi Sepak Bola

Nasional
Soal Tambang Ilegal, Ferdy Sambo: Kalau Tidak Dilanjutkan, Instansi Lain Akan Selidiki

Soal Tambang Ilegal, Ferdy Sambo: Kalau Tidak Dilanjutkan, Instansi Lain Akan Selidiki

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pilih Yudo Margono jadi Calon Panglima: Rotasi Matra

Jokowi Ungkap Alasan Pilih Yudo Margono jadi Calon Panglima: Rotasi Matra

Nasional
Minta Izin Tempur Lawan Pengkritik ke Jokowi, Benny Rhamdani Diminta Tak jadi Provokator

Minta Izin Tempur Lawan Pengkritik ke Jokowi, Benny Rhamdani Diminta Tak jadi Provokator

Nasional
TNI AU Distribusikan Logistik Bantuan Pengungsi Cianjur lewat Helikopter

TNI AU Distribusikan Logistik Bantuan Pengungsi Cianjur lewat Helikopter

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Pernah Periksa Kabareskrim Terkait Kasus Tambang Ilegal

Ferdy Sambo Mengaku Pernah Periksa Kabareskrim Terkait Kasus Tambang Ilegal

Nasional
Pesan 'Politik' dari Piala Dunia Qatar 2022

Pesan "Politik" dari Piala Dunia Qatar 2022

Nasional
Polri Temukan Jenazah Briptu M Lasminto, Kopilot Helikopter yang Jatuh di Perairan Bangka Belitung

Polri Temukan Jenazah Briptu M Lasminto, Kopilot Helikopter yang Jatuh di Perairan Bangka Belitung

Nasional
Cerita Arif Rachman Dimarahi Ferdy Sambo sampai Disebut Apatis, Bermula dari Lihat-lihat CCTV

Cerita Arif Rachman Dimarahi Ferdy Sambo sampai Disebut Apatis, Bermula dari Lihat-lihat CCTV

Nasional
Jokowi Sebut Pembangunan Istana Presiden di IKN Dimulai Desember

Jokowi Sebut Pembangunan Istana Presiden di IKN Dimulai Desember

Nasional
Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi

Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi

Nasional
Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Nasional
Jaksa Agung Wanti-wanti Jajaran yang Bermain dengan Perkara Akan Diproses Hukum

Jaksa Agung Wanti-wanti Jajaran yang Bermain dengan Perkara Akan Diproses Hukum

Nasional
Jokowi Sebut Menteri Basuki, Ganjar hingga Prabowo Saat Ditanya soal Pemimpin Rambut Putih

Jokowi Sebut Menteri Basuki, Ganjar hingga Prabowo Saat Ditanya soal Pemimpin Rambut Putih

Nasional
Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.