Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli Kritik Anggaran Pemilu Serentak 2024, Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Kompas.com - 10/05/2022, 16:26 WIB
Mutia Fauzia,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar ekonomi senior Rizal Ramli menyoroti anggaran Pemilu 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dinilai terlampau fantastis, yakni mencapai Rp 110,4 triliun.

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut tidak akan menjamin terselenggaranya pemilihan umum (pemilu) yang benar-benar jujur dan adil.

Baca juga: Pemilu 2024 dan Sentilan Jokowi agar Para Menteri Tetap Fokus Bekerja

Ia pun membandingkan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan dua periode pemilu yang penyelenggarannya ia nilai berhasil, yakni Pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis, serta Pemilu 1999 yang terselenggara di era Presiden ketiga RI BJ Habibie.

"Keduanya benar-benar jujur dan adil, nyaris tanpa kecurangan. Dan biaya murah. Pemilu 1999 dipercepat dari 2002, hanya Rp 1,3 triliun, bandingkan Rp 110 triliun untuk 2024," ujar Rizal seperti dikutip dari akun Twitter resminya, @RamliRizal, Selasa (10/5/2022).

Kompas.com telah mendapat izin dari Rizal Ramli untuk mengutip cuitannya tersebut.

Ia pun menilai, besarnya anggaran Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 tersebut tidak menjamin lahirnya pemimpin berkualitas.

Selain itu, menurut Rizal, pemilu mendatang seharusnya bisa memanfaatkan teknologi digital untuk mengolah dan menabulasi data hasil pemilihan.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Tetap Fokus Kerja Jelang Pemilu, KSP Singgung Etika Politik

Pemanfaatan teknologi digital untuk mengolah data pemilu menurutnya bisa menjadi solusi untuk mencegah terjadinya kecurangan.

"Dengan teknologi digital hari ini, data Pemilu dari 88.000 TPS bisa langsung dikirim dan ditabulasi oleh Komputer KPU secara online, aman dan reliable. Tidak perlu lagi kardus-kardus dikirim ke kecamatan, kabupaten, ibu kota Propinsi karena di titik-titik itulah terjadi kecurangan-kecurangan, ganti data," ucap dia.

Adapun Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya sempat meminta agar anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 yang diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun untuk dihitung ulang.

Ia pun mengatakan, dengan dihitung ulang, persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 bisa dilaksanakan secara bertahap.

Baca juga: Jokowi: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Pertengahan 2022, Menteri Harus Fokus Kerja

Anggaran sebesar Rp 110,4 triliun tersebut terdiri atas Rp 76,6 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp 33,8 triliun untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp 110,4 triliun, untuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun," ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi pada Senin (11/4/2022).

"Saya minta untuk dihitung lagi lebih detail, baik APBN maupun APBD, agar dapat dipersiapkan secara bertahap," lanjut kepala negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com