Cegah Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku, Badan Karantina Pertanian Tingkatkan Pengawasan Lalu Lintas Ternak

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) menginstruksikan unit pelaksana teknis (UPT) karantina pertanian di seluruh wilayah Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak.

Kepala Badan Karantina Pertanian Bambang menjelaskan, hal itu untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kaki pada hewan ternak ke seluruh wilayah Indonesia.

Untuk itu, Badan Karantina Pertanian pun telah menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 12950/KR.120/K/05/2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Baca juga: Ratusan Sapi di di Jawa Timur Terjangkit Penyakit Mulut dan Kaki, Temuan Pertama di Gresik, Kini Pasar Hewan Ditutup

“Langkah pencegahan pertama adalah untuk tidak memberikan sertifikasi pada pengeluaran dan transit media pembawa virus PMK, yakni sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lainnya, dan hewan rentan lainnya," ujar Bambang seperti dikutip dari keterangannya, Senin (10/5/2022).

Selain itu, sertifikasi juga dilakukan terhadap daging, kulit mentah, produk susu, semen, dan embrio dari hewan-hewan tersebut yang berasal dari Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto, serta daerah lain yang terindikasi terdapat kasus penyakit PMK.

Lebih lanjut, Bambang juga meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan dinas pemerintah daerah setempat, agar tidak menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV) atau Sertifikat Sanitasi terhadap media pembawa virus PMK jika di wilayah kerjanya terindikasi ada kasus PMK.

Baca juga: Apakah Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Menular ke Manusia?

Sementara itu, penerbitan SKKH bagi media pembawa virus PMK yang berasal dari daerah yang belum ada kasus PMK harus tercantum pernyataan bahwa hewan atau produk hewan berasal dari daerah yang belum terdapat kasus/kejadian PMK.

“Untuk hewan impor, health requirement (HR) sebagai persyaratan mutlak pemasukan hewan wajib ada dan pejabat karantina melaksanakan tindakan karantina sesuai dengan HR. Masa karantina untuk pengeluaran antararea dan pemasukan dari negara lain ini dilakukan selama minimum 14 hari,” ujar Bambang

Selain itu, ia juga mewajibkan disinfeksi dan desinsektisasi terhadap sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lain, dan hewan rentan lainnya.

Selain itu juga alat angkut di tempat pemasukan tempat pengeluaran, tempat transit, instalasi karantina hewan, dan tempat tindakan karantina hewan, serta di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Republik Demokratik Timor Leste.

Baca juga: 729 Sapi di Gresik Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku, 13 Ekor di Antaranya Mati

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk memberlakukan lockdown zonasi untuk mencegah mutasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menimpa hewan ternak dari satu wilayah ke wilayah lain.

Hal itu dikatakan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna dalam video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/5/2022).

"Saya minta ini Menteri Pertanian segera dilakukan lockdown zonasi, lockdown di wilayah, sehingga mutasi dari satu tempat ke tempat lain atau pergerakan ternak dari kabupaten ke kabupaten apalagi provinsi ke provinsi bisa dicegah," ucap Jokowi.