Pemilu 2024 dan Sentilan Jokowi agar Para Menteri Fokus Bekerja

Selain Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, di rumah dinas Airlangga, Sabtu (7/5/2022).

Meski pertemuan untuk silaturahmi Lebaran, baik Airlangga ataupun Agus seusai pertemuan sama-sama menyampaikan bahwa kedua partai terbuka peluang untuk berkoalisi pada Pemilu 2024.

Figur lain yang kerap disebut dalam survei capres dan intens bersafari adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Baca juga: Silaturahim AHY-Airlangga, dari Olahraga, Keluarga, Hingga Peluang Kerjasama

Erick erap mempromosikan UMKM di berbagai daerah, membuka operasi pasar murah minyak goreng dan gula di Pasuruan serta sowan ke sejumlah ulama pengasuh pondok pesantren di Pasuruan.

Adapun selain mengunjungi sejumlah tokoh, para menteri tersebut juga bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi pada libur Lebaran kemarin.

Sementara itu, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, dia cukup mengamati safari dari sejumlah menteri tersebut.

Menurut dia, ada beberapa dimensi untuk melihat posisi menteri, yaitu dimensi hukum dan dimensi politik serta etika.

Dari sisi hukum, posisi menteri cukup jelas didefinisikan. Merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri dapat dipahami sebagai pembantu presiden.

Baca juga: Usai Libur Lebaran, Jokowi Sampaikan Enam Arahan untuk Para Menteri

Ia juga mengingatkan bahwa merujuk UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menteri juga dapat dipahami kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan.

Dalam konteks ini, terdapat koridor yang harus dipatuhi menteri dalam menjalankan kewenangannya, termasuk larangan menetapkan, melakukan keputusan, tindakan jika terdapat potensi konflik kepentingan, di mana spektrumnya latar belakangnya pun cukup luas, termasuk terkait kepentingan pribadi.

Oleh karena itu, Jaleswari menggarisbawahi aspek selain hukum, yaitu etika.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Tetap Fokus Kerja Jelang Pemilu, KSP Singgung Etika Politik

Ia mengatakan, dari sisi etika politik, sudah sepatutnya posisi menteri dipergunakan semaksimal mungkin untuk membantu jalannya agenda presiden demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat.

”Posisi menteri etikanya bukan untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal bahkan mengarah ke konflik kepentingan,” kata Jaleswari.