Kompas.com - 10/05/2022, 09:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) membantah informasi mengenai proyek pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) angkatan darat dikuasai sahabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Tatang Subarna menyatakan, informasi tersebut bersifat misleading atau memberikan kesan penggiringan opini publik untuk tujuan tertentu.

"Informasi tersebut menyesatkan dan tidak melalui konfirmasi terlebih dahulu," ujar Tatang dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/5/2022).

Tatang menjelaskan, Dudung memimpin dan menjalankan organisasi TNI AD secara profesional serta mentaati semua aturan dan mekanisme yang berlaku, termasuk dalam hal pengadaan alutsista.

Baca juga: KSAD Dudung Realisasikan Janjinya, Distribusikan Susu Serdadu bagi Prajurit

Ia menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan alutsista TNI telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Ia mengatakan, dalam proses pemilihan penyedia alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) dilakukan di Kemenhan dan bukan di unit organisasi.

Proses tersebut juga didampingi oleh lembaga audit, baik internal maupun eksternal serta didampingi juga oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinth (LKPP).

Karena itu, kata Tatang, Dudung tidak berdiri sendiri dan tidak memiliki kewenangan penuh untuk memberikan proyek pengadaan alutsista tersebut kepada siapa pun.

Baca juga: KSAD Harap Kerja Sama dengan PT DI Diperkuat

Dengan demikian, isu penunjukan penyedia alpalhankam yang didasari oleh kedekatan terhadap salah satu pejabat itu berlebihan dan cenderung merupakan penggiringan opini.

Atas beredarnya informasi itu, Tatang mengatakan bahwa pihak TNI AD akan melaporkan serta bekerja sama dengan Kemenkominfo dan pihak kepolisian untuk menelusuri dan proses lebih lanjut.

Sebab, informasi yang beredar tidak disertai data dan fakta sehingga mencemarkan nama baik institusi TNI AD dan Dudung.

"Kita akan selalu terbuka dan transparan terkait informasi-informasi di lingkungan TNI AD," imbuh Tatang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Nasional
Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nasional
UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

Nasional
Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, 'Ndak!'

Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, "Ndak!"

Nasional
Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Nasional
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Nasional
Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Nasional
Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

Nasional
Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Nasional
Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.