Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan Minta Masyarakat Tak Panik, Penyakit Mulut dan Kuku Ternak Tidak Menular ke Manusia

Kompas.com - 10/05/2022, 07:31 WIB
Mutia Fauzia,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan, penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan tidak menular ke manusia.

Meski demikian, penyakit tersebut memang memiliki tingkat penyebaran yang cepat pada hewan.

Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir dan panik terhadap penyakit yang telah menyerang ratusan hewan ternak di Jawa Timur.

“Kita harus maksimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa penyakit ini tidak menular pada manusia, dan pernyataan ini diperkuat oleh Menkes (Menteri Kesehatan) saat ratas (rapat terbatas) bersama Presiden tadi dan ini menjadi hal yang sangat penting,” ujar Syahrul dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/5/2022).

Baca juga: Menkes: Penyakit Kuku dan Mulut Tak Menular ke Manusia

Kementan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pun saat ini sedang berupaya mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan (PMK).

Syahrul mengatakan, saat ini pihaknya melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Surabaya tengah melakukan penelitian lanjutan untuk memastikan tingkat dan jenis serotype PMK yang teridentifikasi di sejumlah daerah di Jatim ini.

“PMK ini masih dalam penelitian lab veteriner kita di Surabaya secara maksimal, sehingga kita bisa identifikasi ini pada level berapa, jenisnya seperti apa, kita harap hari ini atau besok akan keluar hasilnya,” kata dia. 

Ia mengatakan, dengan hasil laboratorium tersebut, pemerintah akan lebih mudah menentukan vaksin yang tepat.

Ia berharap, penentuan vaksin dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam negeri.

Baca juga: Antisipasi Penyakit Kuku dan Mulut pada Hewan, Jokowi Perintahkan Lockdown Wilayah dan Bentuk Satgas

Dengan demikian, ia memastikan penanggulangan PMK dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementan akan melakukan sejumlah langkah komprehensif untuk memastikan penyebaran PMK tidak meluas di Jatim.

Pemerintah menerapkan isolasi berbasis kandang dan menggandeng banyak pihak lainnya, agar bantuan obat-obatan yang diberikan Kementan dapat tersalurkan secara maksimal.

“Isolasinya berbasis kandang, karantina berbasis kandang jadi yang sudah ada symptomatic gejalanya jgn dibawa keluar kandang, kita koordinasikan dengan Pak Mentan supaya ketersediaan obat-obatan, analgesik, antibiotik, dan vitamin tercukupi, saya minta ke ikatan alumni FKH Unair (Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga) turunkan tim lebih banyak supaya penyuntikan lebih masif,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com