Jokowi: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Pertengahan 2022, Menteri Harus Fokus Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pertengahan tahun ini meski pemungutan suara baru digelar 14 Februari 2024. Ia pun meminta jajarannya untuk tetap fokus bekerja.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memimpin rapat terbatas bersama para menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/5/2022).

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Persiapkan Pemilu yang Tahapannya Dimulai Juni

Jokowi mewanti-wanti jajarannya agar memastikan bahwa agenda-agenda strategis nasional terselenggara dengan baik.

Ini supaya Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti.

"Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," kata presiden.

Adapun gelaran Pemilu 2024 sempat menjadi polemik setelah muncul wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Namun demikian, presiden telah angkat bicara terkait ini. Jokowi memastikan bahwa hari pemungutan suara pemilu tetap digelar sesuai jadwal yang telah disepakati DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, yakni 14 Februari 2024.

"Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Minggu (10/4/2022).

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tuturnya.

Baca juga: Jokowi: Jangan Lagi Ada yang Terprovokasi Isu Politik Identitas di Pemilu 2024

Jokowi berharap, dengan ditegaskannya tanggal tersebut, tidak ada lagi yang beranggapan bahwa pemerintah berupaya melakukan penundaan pemilu.

Ini juga diharapkan dapat mengakhiri wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode," ujarnya.