Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Rakernas APPSI, Wapres Minta Pemda Cegah Praktik Jual Beli Jabatan

Kompas.com - 09/05/2022, 21:53 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk ikut melakukan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Discovery Kartika Plaza Bali, Senin (9/5/2022).

"Termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi," kata Ma'ruf.

Lebih jauh, Ma'ruf mengatakan, pemerintahan yang efektif tak hanya sekedar melakukan intervensi, namun, membangun misi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Baca juga: Jokowi-Iriana Silaturahim Virtual Dengan Maruf Amin-Wury

Ia juga mengatakan, pemerintah daerah harus mampu menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini terdampak akibat pandemi Covid-19.

"Terkait hal ini, saya minta penyerapan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat apalagi mengendap di bank-bank daerah," ujarnya.

Ma'ruf juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui instansi ekonomi dengan memfasilitasi kemampuan dan bakat generasi muda.

Baca juga: Buka Rakernas APPSI, Wapres Minta Penyerapan APBD Tepat Waktu dan Tak Mengendap di Bank

Ia meminta pemerintah daerah menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

"Sehingga pemda memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri," tuturnya.

Baca juga: Bertolak ke Bali, Wapres Akan Buka Rakernas APPSI Tahun 2022

Lebih lanjut, Ma'ruf meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap produk usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu, saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN (aparatur sipil negara) karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Nasional
Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
'Contraflow' Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

"Contraflow" Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Nasional
Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Nasional
Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Nasional
Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com