Buka Rakernas APPSI, Wapres Minta Pemda Cegah Praktik Jual Beli Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk ikut melakukan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Discovery Kartika Plaza Bali, Senin (9/5/2022).

"Termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi," kata Ma'ruf.

Lebih jauh, Ma'ruf mengatakan, pemerintahan yang efektif tak hanya sekedar melakukan intervensi, namun, membangun misi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Baca juga: Jokowi-Iriana Silaturahim Virtual Dengan Maruf Amin-Wury

Ia juga mengatakan, pemerintah daerah harus mampu menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini terdampak akibat pandemi Covid-19.

"Terkait hal ini, saya minta penyerapan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat apalagi mengendap di bank-bank daerah," ujarnya.

Ma'ruf juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui instansi ekonomi dengan memfasilitasi kemampuan dan bakat generasi muda.

Baca juga: Buka Rakernas APPSI, Wapres Minta Penyerapan APBD Tepat Waktu dan Tak Mengendap di Bank

Ia meminta pemerintah daerah menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

"Sehingga pemda memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri," tuturnya.

Baca juga: Bertolak ke Bali, Wapres Akan Buka Rakernas APPSI Tahun 2022

Lebih lanjut, Ma'ruf meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap produk usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu, saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN (aparatur sipil negara) karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah," ucap dia.