Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Rakernas APPSI, Wapres Minta Penyerapan APBD Tepat Waktu dan Tak Mengendap di Bank

Kompas.com - 09/05/2022, 21:02 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memaparkan beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan.

Hal itu dia ungkapkan saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Discovery Kartika Plaza Bali, Senin (9/5/2022).

Pertama, kata Ma'ruf, pemerintah daerah harus mampu menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini terdampak akibat pandemi Covid-19.

"Terkait hal ini saya minta penyerapan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat apalagi mengendap di bank-bank daerah," ujarnya.

Baca juga: Bertolak ke Bali, Wapres Akan Buka Rakernas APPSI Tahun 2022

Kemudian, Ma'ruf mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui instansi ekonomi dengan memfasilitasi kemampuan dan bakat generasi muda.

Ia juga meminta pemerintah daerah menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

"Sehingga pemda memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri," ujarnya.

Selain itu, Ma'ruf meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap produk Usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Jokowi-Iriana Silaturahim Virtual Dengan Maruf Amin-Wury

Ia juga meminta agar pelayanan publik di daerah-daerah lebih berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu, saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah," tuturnya.

Lebih lanjut, Ma'ruf berpesan agar seluruh daerah dapat menerapkan meritokrasi dan ikut mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan. Termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com