Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Dorong Pilpres 2024 Diikuti 3 Paslon untuk Cegah Terjadinya Polarisasi

Kompas.com - 09/05/2022, 15:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menilai, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 idealnya diikuti oleh minimal tiga pasang calon (paslon).

Tiga pasang calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk mengantisipasi dan memitigasi terjadinya polarisasi di masyarakat seperti pengalaman Pilpres sebelumnya.

"Dengan 3 pasang kandidat, polarisasi yang terjadi pada pemilu 2019 yang implikasi masih terasa saat ini lebih bisa diantisipasi dan dimitigasi," kata Raja dalam keterangannya, Senin (9/5/2022).

Ia pun mengingatkan kembali bagaimana Pilpres 2019 yang membelah masyarakat menjadi 2 kubu.

Baca juga: Hindari Polarisasi, Ketua DPP Nasdem Usul Pilpres 2024 Diikuti Minimal 3 Paslon

Belum lagi keterbelahan itu hanya menimbulkan isu-isu murahan, bukan isu-isu subtansif yang mencirikan kedewasaan berdemokrasi.

"Polarisasi politik dan berisik pada masyarakat demokratis yang matang dan dewasa sebenarnya biasa saja. Namun, berisiknya berdasarkan policy bukan identity," imbuh dia.

Meski diakuinya lebih dari dua paslon bakal menimbulkan biaya yang lebih besar-karena berpotensi pemilu 2 putaran, tapi hal tersebut tidak masalah demi mencegah polarisasi yang semakin melebar.

"Polarisasi head to head yang membelah secara hitam putih lebih bisa diantisipasi (dengan tiga pasang). Relatif akan terjadi rilaksasi politik," jelasnya.

 

"Saya kira rupiah yang dikeluarkan untuk ronde kedua wajar dibayarkan, ketimbang membayar biaya perpecahan dan keretakan sosial di akar rumput akibat pembelahan politik. Biayanya untuk jangka panjang jauh lebih mahal," ungkap Raja.

Baca juga: Survei SMRC: Pemilu Diprediksi 2 Putaran jika Diikuti Tiga Pasangan Calon

Di sisi lain, Raja melihat bahwa tiga pasang kandidat membuat pesta demokrasi lebih meriah.

Rakyat, kata dia, punya alternatif pilihan calon pemimpin lebih banyak.

"Semakin banyak kandidat semakin besar ruang kontestasi ide dan gagasan. Tentu positif bagi rakyat," tutur Raja.

"Jadi, semoga 2024 kita punya, paling tidak 3 pasang kandidat capres-cawapres agar pesta demokrasi kita lebih meriah, rakyat punya lebih banyak pilihan, dan polarisasi politik tidak semakin menajam," pungkas Raja.

Terkait usulan tiga paslon pada Pilpres 2024, sebelumnya pernah dilontarkan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani.

Kamhar mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong terjadinya tiga kandidat capres-cawapres dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Prabowo Bakal Maju Lagi pada 2024, Demokrat Harap Pilpres Tak Hanya Diikuti 2 Paslon

Sebab, kontestan yang hanya dua pasang dinilai telah membuat kehidupan masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua kubu seperti pada pengalaman Pilpres 2014 dan 2019.

Oleh sebab itu, pada gelaran Pilpres 2024 mendatang diharapkan terdapat tiga pasangan calon agar hal serupa tak terulang kembali.

"Pada berbagai kesempatan, Mas Ketum AHY juga menyampaikan harapan agar setidaknya ada 3 paslon yang menjadi kontestan pada Pilpres 2024 nanti," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani dikutip Kompas.tv, Selasa (3/5/2022).

Ia menyebut, pihaknya akan mendorong terjadinya dinamikan politik yang mengarah tidak adanya perpecahan di masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com