Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selesai Libur Lebaran, Yasonna Minta Jajaran Kemenkumham Kembali Fokus Bekerja

Kompas.com - 09/05/2022, 13:37 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta jajaran Kementerian Hukum dan HAM kembali fokus bekerja setelah libur Lebaran dalam rangka merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah.

Hal itu disampaikan Yasonna dalam Apel Pegawai dan Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor Kemenkumham, Jakarta.

“Setelah kita saling bermaafan, saatnya kita kembali fokus bekerja, khususnya pencapaian target kinerja pada semester kedua tahun 2022 ini," kata Yasonna, dikutip dari siaran pers, Senin (9/5/2022).

"Cek kembali target-target kinerja yang telah ditetapkan, laksanakan janji kinerja yang telah ditetapkan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ucap dia.

Baca juga: Mekanisme WFH ASN, Wajib Laporkan Hasil Pekerjaan Lewat Aplikasi

Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta jajaran Kemenkumham memperbarui semangat bekerja dan semangat pengabdian untuk menjalankan tugas dalam melayani masyarakat.

Ia meminta jajarannya untuk memiliki komitmen dan pola bekerja secara team work untuk terus menuai prestasi dalam pelayanan publik.

“Tantangan semakin berat, pola kerja pun harus semakin baik. Kerja keras, kerja cepat, dan kerja produktif, itu pola kerja yang harus kita jalankan,” ujar Yasonna.

Lebih lanjut, Guru Besar Ilmu Krimonologi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian itu mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir.

Selain itu, dunia juga tengah mewaspadai adanya penyakit baru seperti hepatitis akut.

Baca juga: WFH Tidak Berlaku bagi ASN di Tangsel, Semua Mulai Bekerja Kembali Senin Ini

Oleh karena itu, dia meminta semua pihak agar disiplin dalam hal protokol kesehatan, melakukan pola hidup sehat, serta mampu beradaptasi dan dapat bertransformasi di era disrupsi ini.

“Momentum Idul Fitri ini harus kita maknai dengan tidak ada lagi kesalahan dan pelanggaran yang pernah terjadi," ucap Yasonna.

"Mari kita melangkah dengan semangat perubahan ke arah yang lebih baik, dalam menghadapi berbagai tantangan dan menjawab segala permasalahan yang ada,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com