Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MAKI: Proyek Gorden DPR Harusnya Dibatalkan

Kompas.com - 09/05/2022, 13:29 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai bahwa Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI seharusnya membatalkan proyek gorden rumah dinas anggota Dewan.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman membeberkan sejumlah alasan.

Salah satunya, proyek bernilai Rp 43,5 miliar ini sama sekali tak mendesak, apalagi melihat kesulitan perekonomian yang masih dialami sejumlah warga imbas pandemi.

"Badan Urusan Rumah Tangga harusnya memerintahkan kepada panitia, pokja, maupun Sekjen DPR RI untuk membatalkan atau mengalihkan anggaran ini untuk (pemulihan ekonomi akibat) Covid-19," kata Boyamin dalam keterangan video kepada Kompas.com, Senin (9/5/2022).

"Di pemerintah saja ada refocusing. DPR seharusnya melakukan hal yang sama. DPR kan mengawasi pemerintah, pemerintah saja melakukan pengalihan-pengalihan," lanjutnya.

Baca juga: PPP Minta Sekjen DPR Jelaskan Alasan Pilih Penawar Tertinggi Menangkan Lelang Gorden Rumah Dinas

Boyamin menilai, anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk hal-hal lain yang lebih berguna bagi masyarakat.

"Bukan kebutuhan mendesak gorden ini," kata dia.

Boyamin menilai, sudah ada preseden di Kota Tangerang ketika DPRD sempat mengajukan proyek pengadaan seragam dinas baru seharga Rp 675 juta bermerek Louis Vuitton pada Agustus 2021.

Proyek tersebut, menurutnya, sama tak sensitifnya dengan proyek pengadaan gorden dan blind rumah dinas anggota DPR RI.

"Tapi oleh Ketua DPRD-nya dibatalkan karena menyalurkan aspirasi masyarakat yang protes terhadap pengadaan seragam mewah tersebut. DPR RI pun, Badan Urusan Rumah Tangga, seharusnya sensitif terhadap kehendak masyarakat," ungkap Boyamin.

Selain isu insensitivitas semacam itu, lelang proyek gorden ini juga dianggap janggal.

Baca juga: Anggota DPR Fraksi PAN Diminta Tak Gunakan Gorden Baru

PT Bertiga Mitra Solusi ditetapkan sebagai pemenang lelang, padahal harga yang ditawarkan oleh perusahaan itu sebesar Rp 43,5 miliar.

Penawaran harga itu justru paling mahal dibandingkan dua kandidat lain yang datanya diunggah melalui laman LPSE DPR, yakni PT Sultan Sukses Mandiri Rp 37,7 miliar dan PT Panderman Jaya Rp 42,1 miliar.

Boyamin menganggap, proses lelang seharusnya kompetitif dan menguntungkan negara, sehingga didapatkan proyek yang paling efisien.

"Untuk itu saya meminta kepada Badan Urusan Rumah Tangga DPR sebagai atasan atau pihak yang mengawasi kesekjenan untuk membatalkan," tutup Boyamin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Nasional
Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Nasional
Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Nasional
Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Nasional
Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Nasional
Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Nasional
Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Nasional
Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Nasional
Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Nasional
PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

Nasional
Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Nasional
Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Nasional
Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Nasional
Megawati: Tidak Ada Koalisi dan Oposisi, Sistem Kita Presidensial

Megawati: Tidak Ada Koalisi dan Oposisi, Sistem Kita Presidensial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com