Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Minta Sekjen DPR Jelaskan Alasan Pilih Penawar Tertinggi Menangi Lelang Gorden Rumah Dinas

Kompas.com - 09/05/2022, 13:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi meminta agar Sekretariat DPR menjelaskan alasan di balik dipilihnya pemenang tender gorden rumah dinas DPR yang mengajukan harga tertinggi.

Sebab, dibandingkan dengan proses lelang pada umumnya, pemilihan penawar tertinggi sebagai pemenang lelang bukanlah hal yang biasa.

"Kalau ternyata penawaran tertinggi yang diambil, perlu ditelusuri musababnya," kata Baidowi saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/5/2022).

Menurut pria yang akrab disapa Awiek itu, ada sejumlah pertanyaan yang patut disodorkan di dalam proses pemilihan pemenang lelang itu. 

Baca juga: Anggota DPR Fraksi PAN Diminta Tak Gunakan Gorden Baru

Di samping itu, ia juga mempertanyakan alasan tidak dipilihnya dua perusahaan lain yang turut menjadi peserta lelang, tetapi menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga yang diajukan pemenang lelang. 

"Apakah karena ada kekurangan dari dua penawar terendah (yang kalah tender)? Hal ini harus dijelaskan ke publik agar tidak selalu anggota DPR yang jadi sasaran," jelasnya.

Awiek menegaskan, pengadaan gorden rumah dinas DPR dengan pagu anggaran mencapai Rp 48,7 miliar itu sejak awal telah mendapatkan sorotan publik. Oleh karena itu, menjadi tugas Sekjen DPR untuk menjelaskan ihwal pemilihan pemenang tersebut.

Sebelumnya diberitakan, tender penggantian gorden di rumah dinas DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan telah selesai.

Hal ini diketahui setelah keluar pemenang lelang yaitu PT Bertiga Mitra Solusi.

Perusahaan beralamat di Cipondoh, Kota Tangerang itu menang dengan harga penawaran Rp 43,5 miliar.

Baca juga: BURT Akan Panggil Sekjen soal Urusan Tender Gorden Rumah Dinas Anggota DPR

"Nama pemenang PT Bertiga Mitra Solusi. Alamat Green Lake Fit, Rukan Great Wall Blok C Nomor 11 Kel. Gondrong, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Harga penawaran Rp 43.577.559.594,23," tulis situs LPSE DPR yang dikutip Kompas.com, Minggu (8/5/2022).

"Tahap tender saat ini: tender sudah selesai," tulis situs tersebut.

Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan proses perusahaan itu dapat memenangi lelang.

Hal ini karena proses yang dinilai janggal yaitu menetapkan pemenang lelang justru dari yang menawarkan harga tertinggi.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) melihat ada kejanggalan dan perlu dipertanyakan seperti apa proses pemilihan pemenangnya.

"Bagaimana bisa pemenang tender justru adalah perusahaan yang akan menyedot anggaran, bukan perusahaan yang bisa memberikan selisih harga yang menguntungkan negara?," tanya peneliti Formappi Lucius Karus saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com