Kompas.com - 09/05/2022, 12:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam, menilai, Partai Golkar perlu membuka peluang untuk mengusung nama-nama calon presiden (capres) di luar Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

Ini menyusul wacana koalisi Golkar dan Demokrat di Pilpres 2024 mendatang.

Selain Airlangga, menurut Umam, nama-nama yang patut dipertimbangkan misalnya Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Airlangga bisa memainkan peran sebagai king maker dalam proses pembentukan koalisi, dengan tetap membuka peluang dirinya sebagai capres sekaligus membuka peluang tokoh-tokoh muda yang lain seperti Anies, Ganjar, atau bahkan AHY," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (9/5/2022).

Baca juga: AHY-Airlangga Bersua, Demokrat Bakal Koalisi dengan Golkar pada 2024?

Menurut Umam, Golkar sebaiknya tidak mengunci nama Airlangga sebagai capres yang hendak mereka usung di Pilpres 2024.

Ini mengingat popularitas dan elektabilitas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu yang masih rendah. Dalam survei sejumlah lembaga, elektabilitas Airlangga berkisar di angka 1 persen.

Jika Golkar-Demokrat nekat mengusung Airlangga sebagai capres, Umam memprediksi, parpol-parpol medioker seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) enggan bergabung dengan koalisi.

"Kecuali partai-partai itu 'dibeli suaranya' dengan model politik transaksional seperti yang dilakukan pasangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 lalu," ucap Umam.

Baca juga: Temui Airlangga Hartarto, AHY: Kami Ingin Terus Membangun Silaturahmi

Umam menekankan, perihal nama capres akan menjadi problem koalisi Golkar-Demokrat seandainya nama-nama tokoh lain tak dipertimbangkan.

Jika upaya mengusung Ganjar tak memungkinkan karena berpotensi menciptakan resistensi politik dari PDI Perjuangan, menurut Umam, pasangan Anies-AHY bisa menjadi alternatif.

Sebab, menurut survei berbagai lembaga, kedua sosok tersebut memiliki bekal elektabilitas cukup sebagai capres dan cawapres.

Jika basis koalisi Golkar-Demokrat menguat, lanjut Umam, tidak menutup kemungkinan Nasdem, PAN, PPP, bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut dalam gerbong koalisi.

"Maka Golkar bisa ikut menjadi jangkar sekaligus motor utama pengusung skema capres-cawapres potensial ke depannya, agar memastikan Golkar tetap berada di pihak yang memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan pertarungan," kata dia.

Lebih lanjut, Umam berpandangan, peluang koalisi Golkar dan Demokrat terbuka lebar.

Apalagi, keduanya merupakan partai nasionalis-tengah yang cenderung tidak terjebak di antara dua arus mainstream kiri (PDI-P) dan mainstream kanan (PKS dan Gerindra) sebagaimana tercermin dalam Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019.

Menurut Umam, kekuatan Golkar dan Demokrat bisa menguatkan poros koalisi nasionalis-tengah yang berkarakter moderat.

"Agar rakyat di akar rumput tidak lagi terpolarisasi dan dibentur-benturkan oleh praktik eksploitasi politik identitas yang begitu marak di ajang kontestasi politik nasional akhir-akhir ini," kata dia.

Baca juga: Cari Peluang Koalisi untuk Calonkan AHY, Demokrat: Capres Butuh Tiket, Tak Cukup Elektabilitas

Sebagaimana diketahui, Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan, selalu ada peluang partainya berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Airlangga menyampaikan hal itu setelah menerima kunjungan AHY di rumah dinasnya, Komplek Widya Chandra 3 Nomor 6, Jakarta Selatan, Sabtu (7/5/2022).

“Kalau peluang (koalisi) selalu ada, kan berpengalaman juga Partai Golkar mendukung ayahnya beliau (Susilo Bambang Yudhoyono/SBY). Jadi sudah ada track record, jadi kerja sama baik,” tutur Airlangga kepada wartawan.

Airlangga pun mengungkapkan bahwa komunikasinya dengan AHY selama ini berjalan dengan baik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

Nasional
Anggota Timsus Ungkap Kejanggalan Kasus Tewasnya Brigadir J, Salah Satunya Barang Bukti Kurang

Anggota Timsus Ungkap Kejanggalan Kasus Tewasnya Brigadir J, Salah Satunya Barang Bukti Kurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Pergantian Panglima TNI Jelang Pemilu 2024, Bukan Yudo Margono lalu Siapa?

GASPOL! Hari Ini: Pergantian Panglima TNI Jelang Pemilu 2024, Bukan Yudo Margono lalu Siapa?

Nasional
KPK Tahan Kepala Kanwil BPN Riau yang Diduga Terima Suap

KPK Tahan Kepala Kanwil BPN Riau yang Diduga Terima Suap

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar 28,6 Persen, Puan hanya 2,4 Persen

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar 28,6 Persen, Puan hanya 2,4 Persen

Nasional
Melalui Dai Ambassador Dompet Dhuafa, South East Asia Group Berikan Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Melalui Dai Ambassador Dompet Dhuafa, South East Asia Group Berikan Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
KPK Telusuri Dugaan Pengumpulan Uang oleh Rektor Unila Terkait Calon Mahasiswa 'Titipan'

KPK Telusuri Dugaan Pengumpulan Uang oleh Rektor Unila Terkait Calon Mahasiswa "Titipan"

Nasional
DPR Diharap Tanyakan 7 Poin Persoalan di Uji Kelayakan Calon Panglima TNI

DPR Diharap Tanyakan 7 Poin Persoalan di Uji Kelayakan Calon Panglima TNI

Nasional
KPK Duga Kas BUMD Sumsel PT SMS Mengalir Keluar Tanpa Bukti Jelas

KPK Duga Kas BUMD Sumsel PT SMS Mengalir Keluar Tanpa Bukti Jelas

Nasional
Soal Sprin Penyelidikan Kasus Yosua, Hendra Kurniawan: Itu Langsung dari Ferdy Sambo

Soal Sprin Penyelidikan Kasus Yosua, Hendra Kurniawan: Itu Langsung dari Ferdy Sambo

Nasional
Survei Indikator Politik, Hanya 1,9 Persen Pemilih Golkar yang Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Survei Indikator Politik, Hanya 1,9 Persen Pemilih Golkar yang Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Nasional
Soal Penjodohan Prabowo-Ganjar, Fadli Zon: Semua Kemungkinan Masih Terbuka

Soal Penjodohan Prabowo-Ganjar, Fadli Zon: Semua Kemungkinan Masih Terbuka

Nasional
Yudo Margono Jalani 'Fit and Proper Test' Calon Panglima TNI Besok, Komisi I: Digelar Terbuka

Yudo Margono Jalani "Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI Besok, Komisi I: Digelar Terbuka

Nasional
Survei Indikator: Pendukung AHY Lebih Banyak Pilih Anies Baswedan sebagai Capres

Survei Indikator: Pendukung AHY Lebih Banyak Pilih Anies Baswedan sebagai Capres

Nasional
Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.