Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/05/2022, 12:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam, menilai, Partai Golkar perlu membuka peluang untuk mengusung nama-nama calon presiden (capres) di luar Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

Ini menyusul wacana koalisi Golkar dan Demokrat di Pilpres 2024 mendatang.

Selain Airlangga, menurut Umam, nama-nama yang patut dipertimbangkan misalnya Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Airlangga bisa memainkan peran sebagai king maker dalam proses pembentukan koalisi, dengan tetap membuka peluang dirinya sebagai capres sekaligus membuka peluang tokoh-tokoh muda yang lain seperti Anies, Ganjar, atau bahkan AHY," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (9/5/2022).

Baca juga: AHY-Airlangga Bersua, Demokrat Bakal Koalisi dengan Golkar pada 2024?

Menurut Umam, Golkar sebaiknya tidak mengunci nama Airlangga sebagai capres yang hendak mereka usung di Pilpres 2024.

Ini mengingat popularitas dan elektabilitas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu yang masih rendah. Dalam survei sejumlah lembaga, elektabilitas Airlangga berkisar di angka 1 persen.

Jika Golkar-Demokrat nekat mengusung Airlangga sebagai capres, Umam memprediksi, parpol-parpol medioker seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) enggan bergabung dengan koalisi.

"Kecuali partai-partai itu 'dibeli suaranya' dengan model politik transaksional seperti yang dilakukan pasangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 lalu," ucap Umam.

Baca juga: Temui Airlangga Hartarto, AHY: Kami Ingin Terus Membangun Silaturahmi

Umam menekankan, perihal nama capres akan menjadi problem koalisi Golkar-Demokrat seandainya nama-nama tokoh lain tak dipertimbangkan.

Jika upaya mengusung Ganjar tak memungkinkan karena berpotensi menciptakan resistensi politik dari PDI Perjuangan, menurut Umam, pasangan Anies-AHY bisa menjadi alternatif.

Sebab, menurut survei berbagai lembaga, kedua sosok tersebut memiliki bekal elektabilitas cukup sebagai capres dan cawapres.

Jika basis koalisi Golkar-Demokrat menguat, lanjut Umam, tidak menutup kemungkinan Nasdem, PAN, PPP, bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut dalam gerbong koalisi.

"Maka Golkar bisa ikut menjadi jangkar sekaligus motor utama pengusung skema capres-cawapres potensial ke depannya, agar memastikan Golkar tetap berada di pihak yang memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan pertarungan," kata dia.

Lebih lanjut, Umam berpandangan, peluang koalisi Golkar dan Demokrat terbuka lebar.

Apalagi, keduanya merupakan partai nasionalis-tengah yang cenderung tidak terjebak di antara dua arus mainstream kiri (PDI-P) dan mainstream kanan (PKS dan Gerindra) sebagaimana tercermin dalam Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019.

Menurut Umam, kekuatan Golkar dan Demokrat bisa menguatkan poros koalisi nasionalis-tengah yang berkarakter moderat.

"Agar rakyat di akar rumput tidak lagi terpolarisasi dan dibentur-benturkan oleh praktik eksploitasi politik identitas yang begitu marak di ajang kontestasi politik nasional akhir-akhir ini," kata dia.

Baca juga: Cari Peluang Koalisi untuk Calonkan AHY, Demokrat: Capres Butuh Tiket, Tak Cukup Elektabilitas

Sebagaimana diketahui, Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan, selalu ada peluang partainya berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Airlangga menyampaikan hal itu setelah menerima kunjungan AHY di rumah dinasnya, Komplek Widya Chandra 3 Nomor 6, Jakarta Selatan, Sabtu (7/5/2022).

“Kalau peluang (koalisi) selalu ada, kan berpengalaman juga Partai Golkar mendukung ayahnya beliau (Susilo Bambang Yudhoyono/SBY). Jadi sudah ada track record, jadi kerja sama baik,” tutur Airlangga kepada wartawan.

Airlangga pun mengungkapkan bahwa komunikasinya dengan AHY selama ini berjalan dengan baik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Nurut Parpol

Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Nurut Parpol

Nasional
LSI Denny JA: PDI-P di Ambang 'Hattrick' Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

LSI Denny JA: PDI-P di Ambang "Hattrick" Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

Nasional
BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

Nasional
Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Nasional
Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Nasional
Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Nasional
Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Nasional
Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Nasional
Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Nasional
Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Nasional
Cara Nikah di KUA 2023

Cara Nikah di KUA 2023

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Nasional
Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.